Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa dana tunai sebesar Rp14,6 triliun yang tersimpan di perbankan telah diplot untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan pembayaran proyek-proyek yang jatuh tempo hingga akhir tahun.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan bahwa dana tersebut terbagi dalam dua instrumen penempatan, yakni deposito dan giro.

"Satu yang memang berupa deposito, yang satu berupa giro," kata Pramono Anung dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (24/10/2025).

Pramono juga menegaskan bahwa tidak ada disparitas data terkait jumlah kas Pemprov DKI tersebut. Angka Rp14,6 triliun telah divalidasi dan selaras antara data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bank Indonesia (BI), dan Pemprov DKI sendiri.

"Jumlah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan Rp14,6 triliun itu betul. Dan ada dua, satu yang memang berupa deposito, yang satu berupa giro," ujarnya saat ditemui di RPTRA Citra Betawi, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.

Pramono menggarisbawahi penempatan dana di deposito dan giro tersebut merupakan skema yang diperbolehkan dan keduanya dialokasikan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran yang akan muncul hingga Desember

Pramono memperkirakan bahwa dana Rp14,6 triliun tersebut masih belum mencukupi. Berdasarkan proyeksi kebutuhan anggaran untuk menuntaskan berbagai program Pemprov DKI hingga akhir tahun, angkanya diprediksi mencapai Rp16 triliun hingga Rp18 triliun.

"Jadi artinya dana itu pun masih kurang," tegasnya.

Mengacu pada lonjakan kebutuhan tersebut, Pramono mengindikasikan bahwa pihaknya siap memanfaatkan potensi transfer dana lain. 

"Maka dengan demikian, saya malah kalau Pak Menteri Keuangan jadi mentransfer ke Bank Jakarta Rp10 triliun, saya pasti akan manfaatkan untuk itu," lanjutnya.

Skema lonjakan kebutuhan belanja ini mengikuti pola tahunan, di mana pada Desember 2023 lonjakan pembayaran belanja mencapai Rp16 triliun dan pada Desember 2024 mencapai puncaknya di Rp18 triliun.