Ia menambahkan, Kemendikdasmen sepenuhnya mendukung program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilainya memiliki dampak positif dalam memperkuat gizi anak bangsa sekaligus menanamkan nilai-nilai kebersihan dan kedisiplinan sejak dini. “Harapan kami, MBG ini kita dukung penuh. Ini program Bapak Presiden, dan respon masyarakat juga sebagian besar positif,” kata Mu’ti.
Meski demikian, Abdul Mu’ti juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur sekolah agar implementasi MBG dapat berjalan optimal. Ia mengusulkan pengembangan dapur sekolah di satuan pendidikan yang memiliki sarana memadai untuk mendukung pelaksanaan program.
“Kami sudah berbicara non-formal dengan Kepala BGN dan dalam rapat lintas kementerian, agar sekolah-sekolah yang siap bisa diberikan konsesi atau pelaksanaan khusus untuk dapur sekolah,” ujarnya.
Abdul Mu’ti menegaskan, dapur sekolah bukan sekadar fasilitas pendukung, tetapi bagian dari proses pendidikan karakter dan keterampilan hidup bagi siswa. “Kita ingin anak-anak belajar bukan hanya tentang gizi, tapi juga bagaimana hidup bersih, teratur, dan peduli terhadap kesehatan,” pungkasnya.
Sebelumnya diinformasikan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menganjurkan agar kurikulum gizi dan keamanan pangan dimasukkan secara wajib dalam sistem pendidikan di sekolah. Usulan ini disampaikan sebagai upaya memperkuat kesadaran anak sejak dini terhadap pentingnya gizi seimbang dan pangan aman terutama dapat memahami kualitas menu bergizi gratis atau MBG seperti apa yang layak dikonsumsi.
“Saya sudah bicara dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau bisa, gizi dan keamanan pangan ini jangan hanya masuk Merdeka Belajar yang Opsional, tapi jadi mata pelajaran wajib. Dengan begitu anak-anak bisa paham, bahkan bisa menolak makanan yang tidak sehat,” kata Budi saat rapat dengan Komisi IX DPR RI awal Oktober.
(dec/wep)
