"Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 T dan Desember 2024 mencapai 18 T," kata Eli.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sendiri telah mendorong perangkat daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, terutama belanja prioritas dengan alokasi besar, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

Perlambatan penyerapan anggaran pada triwulan II dan III terjadi karena adanya penyesuaian program quick win melalui APBD Perubahan 2025 dan upaya perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better (kemanfaatan).

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat KPID beberapa waktu lalu, Purbaya menyinggung ada 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan, dengan total mencapai sekitar Rp233 triliun.

Dari 15 pemda itu, Pemprov Jabar diketahui menempati urutan kelima dengan Rp 4,1 triliun, sementara urutan pertama ada Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 14,6 triliun.

(ain)