Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta buka suara soal belasan triliun dana mengendap yang sebelumnya diungkapkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan penumpukan dana ini bukan intensi Pemprov DKI untuk mendapatkan keuntungan dari imbalan bunga. Penumpukan tersebut, jelas dia, akibat pola belanja pemerintah daerah yang cenderung terkonsentrasi dan mengalami lonjakan pembayaran di triwulan terakhir setiap tahun.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," ujar Eli, sapaan akrabnya, dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dikatakan Eli, khusus untuk Pemprov DKI, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) menunjukkan angka tinggi sampai November dan akan menyusut drastis di Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.

Ia mencontohkan, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun.