Apalagi, Vietnam, negara tetangga Indonesia yang baru saja melaporkan kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 mencapai 8,22%, jauh lebih tinggi dari Indonesia yang baru mencapai 5,12% per kuartal II-2025.
"Itulah yang harus kita bisa perbaiki," kata dia. Kita tidak hanya bisa bergantung terhadap komoditas. China, Vietnam, mereka tidak tergantung pada itu. Jadi dibandingkan dengan negara lain, kita bukan yang paling di bawah, tapi kita- harus bekerja lebih keras."
Maksimalkan Swasta
Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip juga mengatakan, Prabowo diminta untuk serius memperbaiki iklim investasi untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Salah satunya adalah memberikan swasta untuk andil dalam berinvestasi.
Dia menyoroti salah satu instrumen investasi dalam bentuk surat utang negara (SUN) yang saat ini masih didominasi oleh pemerintah hingga mencapai sekitar 90%, utamanya investasi disektor infrastruktur. Sementara itu, sektor swasta hanya mendapatkan andil sebesar 10%.
"Korporasi swasta hari ini belum dominan, karena investasi hari ini lebih banyak dan dominan oleh government," ujar dia.
Dia menjelaskan, hal ini juga sebagai akibat dari masih tingginya biaya bunga pinjaman, sehingga membuat swasta tak bisa berkompetisi akibat tingginya risiko.
"Efek cost-nya harus ditekan. Supaya apa? Kalau bisa ditekan, maka swasta punya peluang untuk melakukan fundraising di capital market dengan cost yang lebih rendah," kata dia.
"Kalau mereka bisa punya ruang itu, akan bisa untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi swasta."
Hanya saja, Sunarsip menggarisbawahi upaya pemerintah dalam menekan cost-of fund tersebut juga turut harus diiringi dengan pembenahan teknis dalam berinvestasi di dalam negeri, termasuk menjalankan proyek (debottlenecking).
Langkah debottlenecking tersebut diharapkan tidak hanya menyasar kepada aspek regulasi saja, melainkan juga lebih dalam lewat aspek teknis yang kerap menghantui korporasi swasta dalam risiko berbisnisnya.
(ibn/roy)
