Roberth menegaskan, PPN telah memberikan penawaran ke operator SPBU swasta dan meminta data kebutuhan dari perusahaan swasta tersebut.
“Kalau mereka oke [setuju], baru akan proses selanjutnya,” tegas Roberth.
Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri padahal mengatakan keputusan terkait dengan serapan BBM dasaran atau base fuel impor untuk SPBU swasta akan ditentukan Jumat (17/10/2025) malam.
Simon mengatakan, pembahasan dengan BU hilir migas swasta masih berlangsung dan keputusan final kemungkinan keluar dalam waktu dekat.
“[Impor BBM base fuel] masih berjalan terus saat ini dengan badan usaha BBM swasta, kemungkinan sore atau malam ini akan segera ada keputusan,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan, Jumat (17/10/2025) siang.
Namun, dia tidak mengungkapkan operator SPBU swasta mana saja yang akan menyepakati pembelian base fuel dari Pertamina malam ini. "Saya dengar ada beberapa," ujarnya singkat.
Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman. Dia menyatakan akan terdapat kemajuan yang signifikan dalam proses negosiasi tersebut pada Jumat pekan lalu.
Akan tetapi, target tersebut meleset sebab hingga kini Pertamina dan operator SPBU swasta masih melakukan negosiasi.
Laode juga sebelumya optimis kemajuan negosiasi yang ditarget Jumat pekan lalu akan membuat kebutuhan BBM di SPBU swasta terpenuhi pada akhir Oktober 2025.
Keyakinan itu muncul setelah skema negosiasi antara Pertamina dan badan usaha hilir migas swasta mengalami perubahan.
Berlarut-larut
Untuk diketahui, proses jual-beli BBM dasaran (base fuel) dari Pertamina kepada operator SPBU swasta dilakukan melalui mekanisme lelang, di mana masing-masing badan usaha mengajukan calon importir serta sumber pasokannya.
Namun, kini pembahasan dilakukan secara langsung antara Pertamina dan setiap badan usaha swasta, bukan lagi secara kolektif.
Perubahan ini dimaksudkan agar negosiasi berjalan lebih efektif, lantaran dalam mekanisme sebelumnya sebagian peserta justru mengundurkan diri di tengah proses.
Pemerintah berharap skema baru ini dapat mempercepat tercapainya kesepakatan sehingga suplai BBM di SPBU non-Pertamina seperti Shell, BP, dan Vivo segera normal.
“Mungkin Jumat insyaallah itu sudah ada hasil yang lebih konkret. Saya Jumat ini lebih optimistis [akhir bulan ini pasokan BBM di SPBU swasta terisi], nanti kita tunggu saja," ucap Laode ditemui di sela Minerba Convex 2025, Rabu (15/10/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya sempat menginstruksikan bahwa BBM di SPBU swasta harus terisi dalam waktu satu pekan usai kementeriannya menggelar pertemuan dengan seluruh operator SPBU di Indonesia atau 7 hari terhitung sejak Jumat (19/9/2025).
Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa Pertamina bakal melakukan impor base fuel untuk menambal kebutuhan bahan bakar minyak jaringan SPBU swasta yang telah kosong sejak akhir Agustus.
Pertamina Patra Niaga juga telah mendatangkan kargo bensin dasaran tahap pertama yang akan dipasok ke operator SPBU swasta pada Rabu (24/9/2025). Akan tetapi, kargo BBM dasaran dengan volume 100.000 barel tersebut tidak laku terjual ke BU hilir migas swasta karena berbagai alasan.
Vivo sebelumnya membatalkan pesanan 40.000 barel base fuel karena isu kandungan etanol 3,5% yang terkandung dalam BBM dasaran, sedangkan BP-AKR menyoal ketiadaan certificate of origin.
Setelah itu, PPN kembali mengimpor 100.000 barel BBM dasaran tahap kedua pada Kamis (2/10/2025), dengan spesifikasi yang diharapkan sesuai dengan permintaan BU swasta. Kendati demikian, kargo BBM kedua tersebut kembali tak laku terjual.
Sebagai catatan, berdasarkan Kementerian ESDM, PPN tercatat memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga menyebut operator SPBU swasta membutuhkan tambahan pasokan BBM dengan RON 92 sebanyak 1,2 juta barel base fuel, serta RON 98 sejumlah 270.000 barel base fuel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun ini.
(azr/wdh)
