Serikat pekerja yang mewakili ratusan ribu pegawai federal meminta seorang hakim pada Jumat untuk segera menghentikan pemecatan massal. Permintaan darurat ke hakim federal di San Francisco ini bertujuan mencegah Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) memerintahkan pejabat untuk melaksanakan pemecatan, sekaligus memblokir penerbitan pemberitahuan pengurangan tenaga kerja sebelum sidang digelar pada 16 Oktober.
Jumlah Pegawai yang Terdampak per Departemen:
- Perdagangan: 315
- Pendidikan: 466
- Energi: 187
- Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan: 1.100–1.200
- Perumahan dan Pembangunan Kota: 442
- Keamanan Dalam Negeri: 176
- Keuangan: 1.446
Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, pertama kali mengumumkan pemotongan ini melalui unggahan singkat di media sosial pada Jumat.
Juru bicara HHS, DHS, Departemen Pendidikan, dan Departemen Perumahan mengonfirmasi bahwa pegawai di instansi mereka termasuk yang terdampak. Pegawai Departemen Perdagangan juga diberhentikan, menurut seorang pejabat AS.
Di Internal Revenue Service (IRS) yang berada di bawah Departemen Keuangan, administrasi berencana memecat sekitar 1.300 pegawai. Seluruh staf di Community Development Financial Institutions Fund juga diberhentikan, menurut sumber yang mengetahui situasi ini.
Sementara itu, Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) memnyebut sekitar 20–30 pegawai bahwa mereka kemungkinan terdampak pemotongan di masa depan, meski keputusan final belum dibuat.
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menuding Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemecatan ini.
“Sejauh ini, Gedung Putih sudah 10 hari tidak melakukan apa pun dengan harapan bahwa cukup banyak Senator Demokrat akan sadar dan melakukan hal yang benar dengan membiayai pemerintah,” kata Thune sebelum pengumuman pemecatan.
Beberapa anggota Kongres dari partai Republik sebelumnya mendorong Gedung Putih untuk menunda langkah ini, karena dianggap melemahkan narasi bahwa pihak Republik yang membela pegawai federal.
Susan Collins dari Maine, ketua panel alokasi dana Senat, menjadi anggota Republik pertama yang secara publik menentang langkah Vought, meski tetap menyalahkan Demokrat atas penutupan pemerintah.
“Pemecatan sewenang-wenang mengakibatkan kekurangan personel yang dibutuhkan untuk menjalankan misi instansi dan menyelenggarakan program penting, serta merugikan keluarga di Maine maupun seluruh AS,” kata Collins.
Demokrat menilai bahwa pengeluaran untuk melaksanakan pemecatan selama penutupan pemerintah adalah ilegal.
Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menuding pemecatan ini sebagai serangan terhadap pekerja AS yang menimbulkan “kekacauan sengaja.”
“Jelas, tidak ada yang memaksa Trump dan Vought melakukan ini,” kata Schumer dalam pernyataan Jumat. “Mereka tidak harus melakukannya; mereka memilih melakukannya.”
Lebih dari dua pertiga pegawai federal sipil tetap bekerja selama penutupan ini, baik sebagai pekerja esensial maupun di posisi yang mendapat pendanaan jangka panjang, sementara sisanya dikirim pulang tanpa gaji.
Langkah terbaru ini mengingatkan pada upaya Elon Musk melalui Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) awal tahun ini untuk memangkas pegawai federal melalui pengunduran diri sukarela, pensiun, dan pemecatan terarah terhadap pegawai percobaan.
Sekitar 150.000 pengunduran diri sukarela berlaku sejak awal tahun fiskal baru pada 1 Oktober, meski sebagian pemotongan staf lainnya masih tertunda karena tantangan hukum.
Pemecatan Jumat (10/10/2025) menandai upaya terbaru Trump untuk membuat penutupan pemerintah seberat mungkin bagi basis Demokrat, sambil menegaskan bahwa prioritasnya dianggap sebagai layanan penting.
Beberapa jam setelah penutupan awal bulan ini, administrasi Trump menghentikan $18 miliar (atau setara dengan Rp299,5 trilun dengan asumsi US$1 sama dengan Rp16.605) untuk infrastruktur di New York City, $2 miliar (Rp33,2 triliun) untuk transportasi Chicago, dan $8 miliar (Rp132,8 triliun) untuk proyek energi hijau di 16 negara bagian yang semuanya mendukung suara Demokrat Kamala Harris pada pemilu presiden tahun lalu.
Gedung Putih sebelumnya mengakui bahwa pemotongan pekerjaan DOGE memiliki risiko politik. Trump menganggap upaya Musk tidak populer secara politik, dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick menyebut langkah DOGE salah arah karena langsung memulai dengan pemecatan massal daripada menciptakan efisiensi.
Taktik ini memberi Trump kesempatan untuk bersikap tegas kepada basis pendukung MAGA-nya. Ia sering mengkritik pegawai federal sebagai birokrat yang katanya menentang agenda-nya. Namun langkah ini juga membatasi ruang bagi Republik untuk menyalahkan Demokrat atas konsekuensi paling bertahan lama dari penutupan pemerintah.
Di Capitol Hill, pembicaraan bipartisan terus berlangsung dengan beberapa Demokrat mendukung rancangan anggaran jangka pendek. Namun pimpinan partai tetap berselisih soal apakah perlu mengaitkan perpanjangan subsidi Affordable Care Act dengan pembukaan kembali pemerintah.
Demokrat memperingatkan bahwa tindakan Vought akan membuat kesepakatan mengakhiri penutupan semakin sulit karena semakin merusak kepercayaan. Pembalikan pemotongan dan pemecatan akan menjadi tuntutan Demokrat dalam setiap kesepakatan untuk menghentikan penutupan pemerintah.
(bbn)
