Partai Demokrat menegaskan mereka tidak akan mendukung rancangan undang-undang anggaran sementara kecuali mencakup perpanjangan subsidi dalam Affordable Care Act (ACA) yang akan berakhir pada akhir 2025, serta pembatalan pemotongan dana Medicaid yang diberlakukan melalui undang-undang penghematan anggaran Trump di masa jabatan keduanya.

Trump mengakui bahwa belum ada tekanan politik yang cukup terhadap kedua pihak untuk segera mengakhiri kebuntuan ini, namun ia memberi sinyal bahwa “banyak hal baik” bisa terjadi dalam waktu dekat. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa jika penutupan pemerintahan berlanjut terlalu lama, hal itu dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai federal.

Sebelumnya, saat ditanya apakah presiden telah berbicara dengan senator Demokrat, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menolak memberikan jawaban langsung, namun menyebut Trump telah berkomunikasi dengan para pemimpin Partai Republik di Kongres.

Trump juga sempat mengatakan bahwa ia akan memanfaatkan situasi shutdown ini untuk memberhentikan ribuan pegawai federal yang tidak bekerja selama penutupan pemerintahan berlangsung.

Senat dijadwalkan kembali melakukan pemungutan suara pada Senin malam — yang kelima kalinya — untuk membahas rancangan undang-undang sementara guna membuka kembali pemerintahan hingga 21 November. Penasihat ekonomi utama Trump, Kevin Hassett, menyebut sudah waktunya bagi Partai Demokrat untuk bersikap “lebih rasional.”

Dalam wawancara dengan CNBC, Hassett mengatakan presiden dan para penasihat utamanya memantau ketat proses di Senat. Ia menegaskan bahwa jika rancangan undang-undang itu gagal disahkan, tim Trump di Gedung Oval akan segera mengambil “langkah-langkah tegas”.

“Jika Partai Demokrat menolak membuka kembali pemerintahan, maka mungkin upaya kami untuk menjadikan birokrasi lebih efisien justru akan dipercepat,” kata Hassett, menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan pemecatan pegawai federal.

Namun hingga kini, tanda-tanda terobosan belum terlihat.

Pada hari yang sama, Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries, menantang Ketua DPR Mike Johnson untuk berdebat terbuka.

“Mengingat urgensi situasi dan penolakan Partai Republik untuk menegosiasikan kesepakatan bipartisan, debat di lantai DPR akan memberikan transparansi yang layak didapat rakyat Amerika,” tulis Jeffries dalam suratnya kepada Johnson.

Johnson menolak undangan tersebut dan menyebutnya sebagai “upaya putus asa mencari perhatian” dari kubu Demokrat.

Negosiasi untuk mengakhiri shutdown yang dimulai sejak 1 Oktober kembali mandek di akhir pekan lalu. Meskipun Partai Republik menguasai kedua kamar Kongres, mereka tetap memerlukan dukungan dari beberapa senator Demokrat untuk mencapai 60 suara agar rancangan belanja pemerintah dapat disetujui Senat.

Demokrat bersikeras agar kebijakan subsidi layanan kesehatan mereka dimasukkan dalam rancangan belanja sementara, sementara Partai Republik menginginkan pembahasan itu dilakukan setelah pemerintahan dibuka kembali. Salah satu kompromi yang dipertimbangkan adalah janji Partai Republik untuk menggelar pemungutan suara terkait subsidi kesehatan sebelum akhir tahun, namun hingga kini mereka enggan membuat komitmen tersebut.

Partai Republik Absen dari Washington

Anggota DPR dari Partai Republik menyatakan akan tetap berada di luar Washington sampai shutdown berakhir, membuat Partai Demokrat di Senat mengeluh karena kehilangan mitra negosiasi utama. Pimpinan Partai Republik di DPR berpendapat mereka tak memiliki langkah lebih lanjut hingga Senat meloloskan rancangan undang-undang sementara yang sebelumnya telah mereka setujui.

Penutupan ini telah menghentikan sebagian besar aktivitas pemerintahan, menunda gaji ratusan ribu pegawai, dan membatasi akses publik terhadap berbagai layanan. Tekanan politik diperkirakan meningkat saat para pegawai mulai kehilangan gaji pada 10 Oktober, disusul personel militer yang tidak menerima pembayaran pada 15 Oktober.

Sejauh ini, senator dari Partai Republik fokus membujuk lima anggota Demokrat agar memecah barisan Schumer dan menyetujui rancangan tanpa syarat yang akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 21 November.

Strategi mereka menggabungkan janji pembahasan subsidi Obamacare dengan ancaman pemutusan kerja massal serta pembatalan proyek-proyek pemerintah. Sasaran utama kampanye tekanan ini antara lain senator Michigan Gary Peters, serta senator New Hampshire Jeanne Shaheen dan Maggie Hassan, juga dua senator Virginia, Mark Warner dan Tim Kaine, yang mewakili daerah dengan banyak pegawai federal.

Sejumlah anggota moderat dari kedua partai mencoba berperan sebagai penengah. Negosiasi pertengahan pekan lalu yang dipimpin oleh senator Mike Rounds (South Dakota) dan Susan Collins (Maine) sempat gagal pada Kamis malam, namun diperkirakan akan dilanjutkan pada Senin.

Salah satu cara yang kini ditempuh Partai Republik untuk menarik dukungan adalah dengan menawarkan penggabungan sebagian RUU belanja tahunan ke dalam rancangan undang-undang sementara tersebut. Menurut sumber yang mengetahui pembicaraan itu, kesepakatan tersebut kemungkinan akan berisi alokasi anggaran yang sedikit lebih besar dari usulan pemerintahan Trump, sehingga memungkinkan Partai Demokrat mengklaim kemenangan politik tertentu.

Namun sejauh ini, Partai Demokrat belum bersedia menghapus tuntutan utama mereka terkait subsidi asuransi kesehatan, meski diskusi di antara anggota moderat kedua partai terus berlangsung.

Ketua DPR Mike Johnson mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah berkomitmen secara pribadi kepada Patty Murray, senator Demokrat yang memimpin komite anggaran, untuk membawa RUU anggaran penuh ke pemungutan suara di DPR.

Partai Demokrat Anggap Janji Tak Cukup

Partai Demokrat menegaskan tidak akan menerima sekadar janji pembahasan subsidi Obamacare sebelum 31 Desember, melainkan menginginkan konsesi yang lebih konkret. Partai Republik menolak menjanjikan pemungutan suara di DPR atau Senat, dengan alasan isu tersebut terlalu kompleks untuk diputuskan sekarang.

Pada 2017, Partai Republik sempat gagal mencabut Affordable Care Act dan hingga kini belum menjelaskan perubahan apa yang mereka inginkan. Kalangan konservatif tetap berharap undang-undang tersebut dapat dicabut dan diganti dengan sistem asuransi berbiaya tinggi namun cakupan terbatas, yang mereka klaim dapat menekan inflasi biaya medis.

Selain Obamacare, Demokrat juga menyoroti penolakan pemerintah untuk menggunakan dana yang telah dialokasikan Kongres. Mereka menilai kesepakatan apa pun harus memuat ketentuan yang mencegah Kantor Anggaran Gedung Putih membatalkan proyek atau menutup lembaga yang sudah dibiayai oleh parlemen.

(bbn)