Kemenkeu membeberkan serapan anggaran program MBG melonjak tiga kali lipat per September 2025 secara bulanan.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan lipatan serapan anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu disebabkan oleh pergantian skema pembayaran program MBG, dari semula dengan model reimburse menjadi penyerahan dana di awal.
"Sejak Januari itu mereka belanja dulu, kemudian ditagihkan. Sekarang setelah April lalu, dia bikin perencanaan sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, langsung kami bayar," kata Astera saat taklimat media di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Belakangan, kata Astera, serapan anggaran program MBG bergerak ke angka Rp20 triliun, dari posisi sekitar Rp13 triliun pada akhir Agustus 2025.
Adapun, sistem reimburse untuk tagihan yang disampaikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diterapkan sampai April 2025. Belakangan, model itu diganti dengan penyerahan dana di awal dalam beberapa bulan terakhir.
Berdasarkan data Kemenkeu, total penerima program MBG telah mencapai 30 juta orang per September 2025. Jumlah penerima tersebut bergerak dari posisi bulan sebelumnya di level 22,7 juta orang.
Sementara itu, data SPPG telah mencapai 13 ribu per September 2025, atau lompat sekitar 70% dari posisi SPPG bulan sebelumnya sebanyak 7.644.
Dalam APBN 2025, Kemenkeu mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk MBG.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya memastikan kementeriannya bakal mengalihkan anggaran MBG jika alokasi yang disediakan tidak terserap optimal.
Komitmen itu disampaikan Purbaya merespons polemik serapan anggaran sejumlah program anggaran Prabowo tahun ini.
"Bahkan untuk program MBG, kita akan monitor sampai akhir Oktober, gimana [penyerapannya]? Bisa enggak sampai Desember? Kalau enggak, kita potong, kita alihkan ke tempat yang lain," kata Purbaya dalam sesi wawancara dengan Bloomberg Technoz belum lama ini.
(dov/ros)
