Konflik ini meluas selama periode tersebut hingga mencakup serangan Israel ke Lebanon, Suriah, dan Yaman, serta baku tembak rudal secara langsung dengan Iran. Bulan lalu, Israel menyerang Qatar dengan dalih untuk membunuh pejabat Hamas yang ada di sana.
Pada Senin, sebagai bagian dari inisiatif perdamaian AS, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersama Trump menelep PM Qatar dan menyatakan "penyesalan yang mendalam" atas serangan tersebut. Serangan itu menewaskan seorang petugas keamanan Qatar dan memicu kemarahan negara Teluk tersebut, mediator utama antara Israel dan Hamas.
Pejabat regional senior yang ada di New York pekan lalu dan telah mendapat arahan lengkap tentang pertemuan Trump dengan pemimpin Arab dan Muslim di Majelis Umum PBB, mengatakan rencana yang diumumkan Trump dan Netanyahu diperkirakan akan menyimpang dari beberapa hal yang mereka sepakati dengan AS.
Pejabat tersebut enggan menjelaskan lebih lanjut, menekankan pentingnya tidak melupakan apa yang dia sebut sebagai kemenangan bagi Palestina dan negara-negara Arab dan Muslim, termasuk diakhirinya gagasan penggusuran warga Gaza dari wilayah tersebut.
Dokumen tersebut tidak menjawab sejumlah pertanyaan, terutama yang terkait dengan pemerintahan transisi Gaza dan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk melatih dan mendukung kepolisian Palestina.
Namun, menurut pejabat tersebut, fakta bahwa rencana tersebut menghentikan pertempuran, menyatakan warga Palestina akan tetap tinggal dan membantu membangun kembali Gaza, serta Israel akan sepenuhnya menarik pasukan dari Jalur Gaza merupakan pencapaian yang signifikan.
Inilah alasan rencana tersebut dengan segera disetujui pada Senin malam oleh para Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, dan Mesir, menurut seseorang yang memahami pemikiran Arab Saudi.
Hamas secara teori, kata pejabat tersebut, tidak punya banyak pilihan selain menerima kesepakatan dan mulai berpartisipasi, terutama karena itulah keinginan negara-negara terdekatnya—Mesir, Qatar, dan Turki.
Hal ini akan mengharuskan kelompok tersebut melucuti senjata, suatu tuntutan yang selama ini ditolaknya, meski rencana tersebut menawarkan amnesti bagi mereka yang "berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai" dan jaminan keamanan untuk meninggalkan wilayah tersebut.
PM Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan negaranya dan Mesir menyerahkan rencana tersebut kepada Hamas pada Senin malam.
Menurut narasumber yang mengetahui, delegasi dari kelompok yang didukung Iran tersebut mengatakan kepada pejabat dari Qatar, Mesir, dan Turki di Doha pada Selasa bahwa mereka sedang meninjau proposal tersebut dengan saksama dan mencari kejelasan mengenai beberapa aspek teknis.
Hamas sedang mempersiapkan tanggapannya setelah berkonsultasi dengan faksi-faksi Palestina lainnya mengenai rencana tersebut. Pada Selasa, Trump mengatakan Hamas memiliki waktu "sekitar tiga atau empat hari" untuk memutuskan.
Ada tujuan "yang mulai terwujud, yaitu mengakhiri perang," kata Sheikh Mohammed dalam wawancara dengan kantor berita Qatar, Al-Jazeera, minggu ini. "Ada hal-hal yang perlu diklarifikasi dan yang lainnya pasti memerlukan diskusi dan negosiasi."
Pemimpin Qatar mengatakan negaranya dan perwakilan negara-negara Arab dan Muslim lainnya "bekerja sama dengan pihak AS" setelah bertemu Trump di New York untuk memasukkan saran mereka ke dalam rencana Gaza, dan beberapa "telah dipertimbangkan." Yang lainnya "tentu saja tidak," kata Sheikh Mohammed.
Pemimpin Qatar itu tidak memberikan rincian spesifik, tetapi menambahkan bahwa ia berharap semua pihak akan memandang dan terlibat dalam rencana tersebut "secara konstruktif" untuk "mencari solusi yang menghentikan pertumpahan darah."
Beberapa bagian dari proposal tersebut "kabur" dan "tidak boleh ambigu," seperti siapa yang akan memimpin ISF, bagaimana tugasnya akan didefinisikan, dan berapa lama ISF akan di Gaza, menurut HA Hellyer, peneliti senior Royal United Services Institute di London. Dalam proposal tersebut, ISF digambarkan sebagai "solusi keamanan internal jangka panjang."
Masalah lain adalah waktu penarikan militer Israel dan siapa yang berhak memutuskan kapan Otoritas Palestina (PA) cukup direformasi untuk mengambil alih kendali Gaza, katanya, belum lagi bahasa yang ambigu seputar kedaulatan Palestina—tujuan utama Arab dan Muslim. PA mengendalikan sebagian Tepi Barat, tetapi tidak memiliki pengaruh atas Gaza.
"Konglomerat negara-negara Arab dan Muslim ini akan tetap mendukungnya, hanya karena mereka akan melihat rencana apa pun yang bahkan mengurangi skala krisis lebih baik daripada Netanyahu melanjutkan perang yang menghancurkannya," kata Hellyer.
Proposal tersebut menyatakan bahwa "bantuan penuh" harus dikirim ke Gaza dan distribusinya ditangani oleh badan-badan PBB "tanpa campur tangan dari kedua belah pihak."
Prioritas utama bagi negara-negara Teluk yang kaya minyak adalah menjauhi konflik dan fokus pada rencana ekonomi dan investasi yang ambisius. Para pemimpin regional juga percaya bahwa mendukung dan membantu mewujudkan kesepakatan damai Gaza yang diupayakan Trump akan memperkuat hubungan pribadi mereka dengan pemimpin AS dan memajukan kepentingan mereka di Washington.
"Bisa dibilang ini rencana Trump, tetapi semuanya berawal di Abu Dhabi," ujar Abdulkhaleq Abdulla, peneliti senior Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, yang berbasis di Dubai. Abdulla merujuk pada peran krusial para diplomat UEA dalam merumuskan rencana 20 poin itu dan membangun konsensus dari negara-negara lain di kawasan.
Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed bertemu dengan Netanyahu di New York sebelum rencana tersebut diumumkan. Kementerian tersebut belum mengomentari laporan ini.
Pemenang potensial lainnya jika rencana Gaza disetujui dan dilaksanakan adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Menurut Aslı Aydıntaşbaş, Direktur Proyek Turki di Brookings Institution yang berbasis di Washington, keterlibatan Ankara memupuk "hubungan erat" antara Erdogan dan Trump dan memberi Turki pengaruh atas urusan Palestina, serta peran penting dalam rekonstruksi Gaza. Hal ini juga mendukung kepentingannya, khususnya di negara tetangga Suriah.
"Hubungan khusus Trump dengan Erdogan membuatnya sangat sangat jelas bahwa ia memandang Turki sebagai mitra keamanan utama di kawasan tersebut," jelasnya.
(bbn)
