Kantor Anggaran Gedung Putih pekan lalu meminta lembaga-lembaga federal mengusulkan PHK sebagai bagian dari rencana shutdown mereka—ancaman terselubung pada anggota Kongres dari Partai Demokrat bahwa Presiden Donald Trump mungkin akan menghentikan program-program yang tidak didanai secara permanen, alih-alih menundanya.
Kantor Manajemen dan Anggaran tidak menjawab pertanyaan tentang alasan rencana shutdown lembaga tidak mengikuti arahan tersebut.
Proses pengurangan pegawai federal bisa memakan waktu. Berdasarkan aturan layanan sipil, pekerja yang terdampak harus diberi tahu dan mungkin memiliki "hak penggantian" yang mengizinkan pegawai senior yang posisinya dihilangkan untuk mengambil jabatan lain. Pekerja yang tergabung dalam serikat mungkin mempunyai perlindungan tambahan.
Itulah salah satu alasan mengapa inisiatif perampingan pekerja pemerintah yang diusulkan CEO Tesla Elon Musk, menggunakan program pengunduran diri sukarela yang ditangguhkan yang ia sebut "Fork in the Road."
Sekitar 150.000 pegawai federal menerima tawaran gaji selama enam bulan atau lebih sebagai imbalan untuk meninggalkan posisi mereka. Bagi sebagian besar yang menerima tawaran, gaji tersebut akan habis pada akhir tahun fiskal pada Selasa (30/9/2025).
Selama shutdown, pegawai esensial tetap bekerja. Mereka termasuk pekerja di bidang penegakan hukum, inspeksi keamanan, dan posisi penting lainnya. Definisi esensial bisa luas, termasuk pegawai TI yang dibutuhkan untuk menyimpan data, ilmuwan yang melakukan penelitian biologi, dan pekerja urusan pemakaman di Departemen Pertahanan.
Berdasarkan undang-undang (UU) tahun 2019 yang ditandatangani pada masa jabatan pertama Trump, baik pekerja esensial maupun non-esensial secara otomatis menerima gaji tertunggak setelah shutdown berakhir.
Lembaga yang sudah merilis rencana penutupan mereka secara publik hingga Senin di antaranya Departemen Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Keamanan Dalam Negeri, Tenaga Kerja, Luar Negeri, Kehakiman, dan Urusan Veteran.
Rencana penutupan Layanan Pajak Internal (IRS) menunjukkan seluruh 74.299 pekerja di lembaga pajak tersebut akan tetap bekerja selama shutdown. UU Pengurangan Inflasi era Biden mendanai IRS hingga 2031, sehingga wewenangnya untuk membelanjakan dana tidak kedaluwarsa pada akhir tahun fiskal.
Badan Jaminan Sosial (BJS) menyatakan akan memberhentikan sementara sekitar 6.000 dari 51.000 pegawainya.
(bbn)
