Sebagai informasi, dalam proses pengadaan tanah skala besar dalam pelaksanaan bufferzone ini terdapat empat tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanan, dan penyerahan hasil, yakni sertifikat. Pada pelaksanaannya, proses pengadaan tanah bufferzone diproyeksikan akan berlangsung sekitar 356 hari, terhitung sejak tahapan persiapan hingga penyerahan sertifikat. Namun demikian, durasi tersebut berpotensi selesai lebih cepat dari waktu yang telah ditargetkan.
Area Manager Communication, Relations, & CSR Kilang Dumai Agustiawan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen dalam merealisasikan rencana pembangunan bufferzone sebagai langkah strategis perusahaan untuk menjaga keberlangsungan operasional kilang dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar.
"Kami berkomitmen merealisasikan rencana program ini untuk peningkatan keamanan kilang dan masyarakat yang lebih optimal. Pemaparan hasil pendataan awal ini merupakan wujud keterbukaan informasi dari kami dan tim teknis pelaksana dari Pemprov Riau kepada para Pemko Dumai dan masyarakat, agar setiap tahapannya berjalan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan data-data yang sebenarnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agustiawan menambahkan bahwa dari hasil pendataan awal sejauh ini tidak ditemukan permasalahan berarti. Menurutnya, kelancaran proses pengadaan tanah untuk pembangunan area penyangga kilang ini tidak terlepas dari komunikasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Dumai, PT KPI, serta tokoh masyarakat setempat.
“Mewakili PT KPI, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, kami berharap seluruh tahapan ke depan dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Kedepan akan ada proses panjang hingga tahapan selesai dilaksanakan dan kami berharap dukungan penuh masyarakat dan perangkat wilayah agar seluruh proses ini dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat berkelanjutan,” pungkasnya.
(tim)
