“Pengalaman saya selama menangani misalkan projek mikrohidro atau misalkan PLTS itu, sejak tahun 2014 sampai sekarang, kendalanya di kelembagaan,” ujarnya.
Selain itu, Yayan berharap pemerintah juga merekrut tenaga kerja yang profesional untuk mengelola PLTS tersebut. Meskipun terkesan sepele, kata dia, namun panel surya perlu dipelihara secara rutin untuk menghindari kerusakan.
“Siapa yang misalkan membersihkan panelnya. Kemudian juga kalau ada yang rusak bagaimana? Kemudian juga pengadaannya. Memang tidak berat, tetapi itu harus dikembangkan. Jadi kelembagaannya harus kuat,” tegas Yayan.
Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terungkap bahwa 80.000 koperasi diprediksi menghasilkan listrik 80 GW dan 20 GW sisanya merupakan listrik hasil sentra PLTS kabupaten/kota.
PLTS tersebut nantinya dibangun di 80.000 Koperasi Merah Putih dengan nilai proyek sebesar US$100 miliar. PLTS tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk menyuplai listrik untuk kebutuhan operasional Koperasi Merah Putih dan dalam rangka mendorong percepatan swasembada energi.
Dalam perkembangannya, Bahlil mengaku masih mengkaji nilai keekonomian PLTS berkapasitas total 100 GW tersebut. Dengan begitu, dia belum dapat memastikan periode pelaksanaan proyek serta penetapan target pembangunannya.
“Kalau sudah desainnya selesai, baru kita mulai umumkan start-nya. Sekarang kan kita cek dulu, apakah ekonomis atau tidak. Setelah itu kita akan dorong ya,” kata Bahlil di Jakarta International Convention Center (JCC), Rabu (17/9/2025).
Menurut Bahlil, nantinya akan terdapat 1 PLTS di setiap desa di Indonesia dengan kapasitas sekitar 1–1,5 megawatt (MW). Akan tetapi, Bahlil enggan mengungkapkan bagaimana integrasi PLTS tersebut dengan Koperasi Desa Merah Putih.
“Nanti dalam implementasinya itu akan dikelola. Apakah oleh PLN atau siapa? Itu soal lain. Kami di Kementerian ESDM main desain dan mengimplementasikan itu,” tegas dia.
Sebelumnya, Bahlil menyatakan proyek PLTS 100 GW tersebut akan melibatkan investor asing. Hal tersebut diungkapkan Bahlil usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Pasti [melibatkan investor asing], karena solar panel 100 GW itu kan cukup besar,” kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (16/9/2025).
Bahlil menjelaskan PLTS dengan kapasitas 100 GW dipandang cukup besar dan tidak sebanding dengan kapasitas industri lokal yang berada di sekitar 5 GW per tahun.
Dengan begitu, kementeriannya akan mencoba mencari pendanaan dari investor asing untuk berkolaborasi dengan perusahaan swasta Indonesia dan PT PLN (Persero) selaku perusahaan pelat merah Indonesia.
(azr/yan)
