Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan insiden keamanan pangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius lembaganya. BGN mengklaim telah memiliki prosedur serta aturan ketat terkait keamanan pangan dalam tata kelola MBG, termasuk pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Sistem pelaporan berkala juga sudah diterapkan untuk memperkuat pengawasan.
“Selain itu, kami juga sudah menerapkan sistem pelaporan berkala dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan pengawasan, sehingga Kepala SPPG dapat memberikan laporan maupun pengaduan yang menjadi kendala di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan program,” ujar dia.
Dalam sepekan terakhir, kasus keracunan MBG tercatat terjadi di sejumlah daerah, antara lain 194 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat; puluhan siswa di Kabupaten Gunungkidul, DIY; 277 siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah; 65 siswa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; dan puluhan siswa di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Seluruh korban mengalami gejala mual, muntah, hingga diare massal usai mengonsumsi makanan dari program MBG.
(dov/frg)
