Meski begitu, ketidakpastian terkait bagaimana perubahan ini akan diterapkan menimbulkan kebingungan di dunia korporasi AS, mendorong perusahaan dan pengacara imigrasi untuk meminta pemegang visa agar berhati-hati.
Microsoft mengatakan kepada karyawannya bahwa mereka memahami “perkembangan ini menciptakan ketidakpastian bagi banyak dari para pekerja.” Ditambahkan pula, “Meski kami belum memiliki semua jawaban saat ini, kami meminta pekerja memprioritaskan rekomendasi di atas.”
Beberapa pemegang visa mengatakan perubahan tersebut mengganggu dan mengecewakan. Lawrence, (34) dijadwalkan pindah dari Inggris ke Bay Area pada Senin untuk memulai pekerjaan barunya di bidang teknik. Saat perintah eksekutif ditandatangani, ia sudah mengemas semua barang, menjual mobil, menyewakan rumah, dan berpamitan dengan keluarga serta kerabat di Inggris.
Lawrence, yang tidak ingin namanya lengkap dan nama perusahaannya disebutkan karena khawatir akan ada pembalasan, disarankan oleh pengacara imigrasi perusahaannya untuk tetap tinggal di Inggris sampai ada kejelasan lebih lanjut.
Seorang karyawan Google yang meminta anonimitas menggambarkan bagaimana ia membatalkan perjalanan ke Tokyo untuk mengunjungi keluarga akibat pengumuman Gedung Putih.
Amazon juga memperingatkan pemegang visa H-4, yang diberikan kepada pasangan dan tanggungan pemegang visa H-1B, agar tetap berada di AS.
Program visa H-1B digunakan secara luas oleh sektor teknologi untuk mendatangkan pekerja terampil dari luar negeri. Perusahaan keuangan dan konsultan juga menggunakan program ini.
Perusahaan dengan jumlah visa H-1B terbanyak adalah Amazon, Tata Consultancy Services Ltd., Microsoft, Meta Platforms Inc., dan Apple Inc., menurut data pemerintah AS. JPMorgan Chase & Co. dan Walmart Inc. menempati peringkat kedelapan dan kesembilan.
Setiap tahun, pemberi kerja mengajukan permohonan pada Maret untuk lotere pada April, dengan 65.000 visa tersedia ditambah 20.000 untuk lulusan master AS. Pada 2025, lebih dari 470.000 aplikasi diajukan, dan pekerja yang disetujui dapat mulai bekerja 1 Oktober.
Ernst & Young LLP meminta pemegang visanya untuk kembali ke AS pada Sabtu. “Panduan kami tetap membatasi perjalanan internasional jika memungkinkan, tanpa memandang jenis visa,” tulis perusahaan itu dalam email, seraya mencatat bahwa perubahan lebih lanjut dan pembatasan perjalanan masih mungkin terjadi.
Walmart mengeluarkan imbauan serupa dalam memo kepada karyawan, menambahkan bahwa mereka masih menafsirkan “perubahan terbaru kebijakan visa H-1B” dan membagikan panduan “sebagai langkah kehati-hatian.” Perusahaan menuliskan bahwa “sampai situasi dan maksud perintah eksekutif jelas,” disarankan agar karyawan pemegang visa tersebut tidak meninggalkan AS.
Rakhel Milstein, pengacara imigrasi dan pendiri Milstein Law Group, mengatakan ia memperkirakan akan terjadi “kekacauan total” setelah menghabiskan malam dengan panggilan dari pemegang visa di perusahaan teknologi, kelompok nirlaba, dan perusahaan lain.
“Kami memiliki klien yang baru saja mendapatkan stempel visa di konsulat di India, dan mereka akan menerima kembali paspornya pada Senin,” ujarnya. “Apakah ini berarti mereka tidak bisa kembali?”
Milstein menambahkan kebijakan baru ini kemungkinan besar akan segera digugat di pengadilan dan berpotensi cepat mendapat penangguhan.
Pemegang visa H-1B saat ini mengaku sangat terguncang oleh perubahan program tersebut.
Erika L., yang berasal dari salah satu negara Asia dan bekerja di sektor keuangan di wilayah New York, meminta anonimitas untuk membahas pengumuman itu.
“Saya merasa saat ini sedikit hilang arah dan tidak yakin bagaimana kebijakan ini akan berlaku bagi orang-orang yang sudah mendapatkan visa,” katanya. “Kalau tidak berhasil, saya sudah bilang ke teman-teman, tidak apa-apa, mungkin saya akan pindah ke Eropa atau Asia untuk bekerja. Saya sudah tinggal di sini hampir 10 tahun, jadi rasanya sangat berat bila tiba-tiba diminta meninggalkan segalanya.”
Pemerintahan Trump menggambarkan perubahan ini sebagai bagian dari rencana lebih luas untuk memperkuat aplikasi yang sah sekaligus menyingkirkan penyalahgunaan. Namun, perusahaan diam-diam khawatir bahwa biaya US$100 ribu (Rp1,66 miliar) akan terlalu berat untuk kebutuhan rekrutmen mereka.
Saat berbicara kepada wartawan pada Jumat, Trump menepis pertanyaan soal kekhawatiran eksekutif perusahaan teknologi terhadap kebijakan ini.
“Saya rasa mereka akan sangat senang. Semua orang akan senang. Dan kami akan bisa mempertahankan orang-orang di negara ini yang akan sangat produktif,” kata Trump. “Dan dalam banyak kasus, perusahaan ini akan membayar banyak uang untuk itu dan mereka sangat senang.”
(bbn)
