"Ilmu fiskal yang wajar seperti ini. Ketika Anda punya, sudah dianggarkan, habiskan. Kalau tidak berani habiskan, jangan didesain, jangan direncanakan. Itu saja," tegas dia.
Purbaya memang resmi menggantikan Sri Mulyani pada awal pekan lalu atau Senin (8/9/2025) menjadi bendahara umum negara. Selama pekan itu, Purbaya langsung mencuat ke publik lewat sejumlah gebrakan barunya.
Tak sampai waktu sepekan usai pelantikannya, Purbaya langsung memaparkan sejumlah target dan rencana kebijakan baru dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang cukup agresif.
Salah satu kebijakan tersebut adalah memberikan uang kas negara kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam bentuk deposito on call senilai total Rp200 triliun, yang sebelumnya hanya disimpan di Bank Sentral.
Anggaran itu ditujukan kepada sebanyak 5 Himbara, seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing memperoleh likuiditas sebesar Rp55 triliun. Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
Kebijakan lainnya adalah ingin segera mendatangi sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang masih belum maksimal dalam pengelolaan belanja anggaran.
Cara tersebut dilakukan guna mendorong lembaga negara dalam memaksimalkan anggaran yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dia juga mengancam akan mengambil kembali anggaran yang yak digunakan maksimal.
"Kalau mereka perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya," kata Purbaya.
(lav)
