Apakah pemerintah ingin masyarakatnya konsumtif? Ini tidak mendidik. Bantuan seharusnya mendorong produktivitas agar pendapatan masyarakat naik, bukan sekadar menghibur atau memberi quick yield,” katanya.
Lebih jauh, Azril menyoroti belum adanya evaluasi komprehensif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dampak program-program stimulus sebelumnya terhadap sektor pariwisata.
“Kementerian pariwisata belum pernah menghitung multiplier effect dari semua program ini. Harus ada analisis total efek—langsung, tidak langsung, dan pengaruh ikutan—sebelum membuat kebijakan baru,” tegasnya.
Menurut Azril, tanpa perhitungan tersebut, sulit memastikan apakah program seperti PPh 21 PTD benar-benar membantu pemulihan pariwisata. “Kalau tidak ada pengaruhnya secara ekonomi, kita hanya buang-buang anggaran,” katanya.
Program PPh 21 PTD untuk sektor HoReCa saat ini berlaku hingga Desember 2025 dengan alokasi anggaran nasional Rp16,2 triliun untuk 1,7 juta pekerja. Pemerintah disebut masih mempertimbangkan perpanjangan untuk 2026.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap paket stimulus ekonomi terbaru pemerintahan untuk tahun 2025. Program tersebut terdiri dari delapan program akselerasi ekonomi 2025, empat program berlanjut pada 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja.
“Pertama, magang lulusan dari pada perguruan tinggi dengan kriteria maksimal fresh graduated 1 tahun, baik S1, D3, dan yang lain, itu di link and match dengan sektor industri, dengan penerima manfaat awal 20.000 orang,” kata Airlangga.
Diantara seluruh paket stimulus pertumbuhan ekonomi itu, terdapat stimulus untuk PPh 21 DTP untuk pekerja sektor terkait pariwisata. Estimasi anggarannya mencapai Rp480 miliar untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta.
(fik/spt)
