Pada bagian lain, Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo memandang dengan alokasi Rp10 triliun yang didapat Bank BSI mampu memperkuat Financing to Deposit Ratio (FDR) sekaligus meningkatkan pembiayaan ke sektor riil.
"Selain itu, penetapan imbal hasil sebesar 80,476% dari BI 7-Days Reverse Repo-Rate, diharapkan mendorong penurunan imbal hasil dana kelembagaan pemerintah lainnya di bank sehingga dapat menurunkan margin pembiayaan," kata Anggoro.
Adapun, dia menegaskan, dana pemerintah tersebut akan diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas, seperti Koperasi Desa Merah Putih. "Tentu dana ini akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan, sehingga dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan."
Tak hanya itu, Anggoro juga berpandang, dengan kebijakan ini dapat mengurangi tekanan terhadap likuiditas perbankan, dampak geopolitik global.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo mengatakan tambahan likuiditas ini juga akan memberi ruang lebih besar bagi perseroan dalam menyalurkan kredit sesuai agenda pembangunan nasional.
"Penempatan dana ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada BNI. Dengan tambahan Rp55 triliun, kapasitas pembiayaan kami akan semakin besar untuk mendukung sektor-sektor produktif," kata Okki dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (15/9/2025).
Lebih lanjut, dalam keterangannya, BNI berkomitmen menyalurkan dana tersebut ke sejumlah sektor prioritas pemerintah, seperti UMKM, infrastruktur, energi terbarukan, serta pembiayaan hijau. Arah penyaluran tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan mendukung agenda pembangunan jangka panjang.
Di samping itu, BNI, ungkap Okki akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Perseroan juga menegaskan akan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam setiap penyaluran kredit.
Menkeu Purbaya: Bos Himbara Bingung Terima Rp200 Triliun
Pada bagian lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bercerita dibalik diterapkannya kebijakan tersebut kepada Himbara.
Menariknya, Purbaya memaparkan respons yang dia terima ketika telah resmi mengalihkan kas negara senilai total Rp200 triliun. Menurutnya, para bos bank pelat merah tersebut sempat bingung bagaimana mengelola dana tersebut yang diharapkan menambah daya pencairan kredit.
Sebab, sejumlah petinggi bank pelat merah tersebut, klaim Purbaya hanya mau menampung kas negara sekitar Rp7 triliun. Namun, mantan Bos LPS tersebut menolak dan tetap menjalankan rencana kebijakannya.
"Uang Rp200 triliun itu hari Jumat [12/9/2025] sudah masuk ke Perbankan. Sekarang saya duga para Dirut Bank pusing mau nyalurin ke mana," ujar dia dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
"Waktu saya mau salurkan Rp200 triliun, Bank bilang hanya sanggup serap Rp7 triliun, saya bilang 'enak saja', kasih ke sana semua biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, biar mereka yang mikir," tutur dia.
Purbaya menggarisbawahi jika kebijakan tersebut justru akan membuat perbankan mendapatkan likuditas yang cukup besar. Posisi itu juga diharapkan mampu menahan perang bunga antar perbankan yang selama ini kerap terjadi.
Pada akhirnya hal itu juga dapat membuat perbankan turut mengambil langkah penurunan bunga pinjaman, bunga deposito, yang turut menopang pertumbuhan ekonomi.
(prc/wep)
