“Awalnya penambahan saham Freeport 10%, perkembangan yang terjadi di atas 10%, berapa pastinya nanti akan saya umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan,” tegas dia.
Biaya Murah
Lebih lanjut, Bahlil mengaku pemerintah akan mengeluarkan biaya yang sangat murah dalam mengakuisisi lebih dari 10% saham Freeport tersebut. Terlebih, pemerintah memandang valuasi aset milik Freeport yang dijadikan dasar perhitungan memiliki nilai yang cukup kecil.
“Biayanya sangat murah sekali karena valuasi aset nya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Namun, itu akan terjadi untuk sampai 2041, dan sekarang perhitungan sudah dijalankan,” pungkas Bahlil.
Saat ini, pemerintah melalui holding BUMN pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), baru memegang sekitar 51,2% kepemilikan saham di Freeport Indonesia. Dengan begitu, tambahan saham lebih dari 10% tersebut akan menambah porsi kepemilikan menjadi lebih dari 61,2%.
Sebelumnya, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan pembahasan divestasi tambahan saham PTFI sebesar 10% menjadi 61,2% ke pemerintah melalui MIND ID, masih terus berlanjut.
Akan tetapi, Tony menggarisbawahi belum terdapat perkembangan yang bisa diungkapkan ke publik terkait dengan pelepasan saham PTFI tersebut.
“Masih dibicarakan. Belum ada [perkembangan yang bisa disampaikan],” kata Tony kepada awak media di sekitar Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Tony menjelaskan sudah pernah berdiskusi dengan pemerintah untuk memperpanjang IUPK PTFI selepas 2041. Langkah tersebut dilakukan, sebab masih terdapat potensi sumber daya mineral yang bisa dieksploitasi di tambang milik PTFI.
“Kalau enggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar US$4 miliar per tahun itu berhenti, kontribusi kepada daerah sekitar US$700 juta per tahun juga berhenti, employment 30.000 berhenti, semuanya berhenti,” ujar Tony.
Atas alasan itu, PTFI menegaskan berencana mengajukan perpanjangan IUPK agar potensi sumber daya yang tersedia masih dapat diproduksi dan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia masih bisa berlanjut.
“Dan salah satu pemikirannya adalah bagaimana kalau sampai 2041 ditambah lagi sahamnya 10%, itu still under discussion, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan,” tuturnya.
-- Dengan asistensi Dovana Hasiana
(azr/wdh)
