Beberapa negara tetangga Filipina memang tengah dilanda gejolak akibat korupsi dan krisis ekonomi. Di Nepal, protes besar yang menewaskan puluhan orang pekan lalu berujung pada pengangkatan perdana menteri interim. Sementara itu, Indonesia juga tengah menyiapkan langkah untuk meredam keresahan publik yang memicu protes terburuk dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai respons, Marcos membentuk komisi independen untuk menyelidiki berapa banyak dana proyek pengendalian banjir yang digelapkan dalam satu dekade terakhir. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti bersalah akan dijerat hukum dan dipenjara, sementara kontraktor nakal tetap diwajibkan menyelesaikan proyek sesuai ketentuan garansi dalam kontrak.
“Kami berusaha bergerak secepat mungkin,” ujar Marcos. Komisi independen tersebut memiliki wewenang untuk menggelar sidang, mengeluarkan panggilan paksa, merekomendasikan penangguhan pejabat publik, serta membekukan aset. Komisi dijadwalkan mulai bekerja pada Senin.
Korupsi memang menjadi persoalan menahun di Filipina. Dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency International tahun lalu, Filipina mencatat peringkat yang lebih rendah dibandingkan negara-negara selevelnya.
Ketika ditanya bagaimana ia bisa meyakinkan publik bahwa sekutunya, termasuk sepupunya yang menjabat Ketua DPR Martin Romualdez, tidak akan dilindungi dari pengawasan komisi, Marcos menegaskan: “Mereka tidak akan dilindungi.”
(bbn)
