Dalam situasi tersebut, Wijayanto juga menyebut Indonesia menghadapi tekanan tambahan karena pasar global juga sedang banjir penerbitan surat utang dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman.
"Dalam situasi ini kita juga kurang beruntung. Karena rasa-rasanya tahun ini dan tahun depan kita harus melakukan refinancing dan menerbitkan utang baru yang nilainya sekitar 1.400 triliun per tahun. Tapi pada saya yang bersamaan situasi global, pasar utang negara itu sedang sangat baik," jelasnya.
"Jadi surat utang kita akan bersaing dengan surat utang dari banyak negara. Jadi ruang berutang terbatas, kapasitas pasar utang untuk menyerap sebenarnya juga terbatas," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam pidato Serah Terima Jabatan Menkeu kemarin, Selasa (9/9/2025) Purbaya memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal yang disiplin sekaligus berpihak kepada rakyat.
"Fokus utamanya diarahkan kepada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan," papar Purbaya.
Dengan RAPBN ini, lanjut dia, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
"Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, kredibel, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional," tegas Purbaya.
Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan ekonomi saat ini menghadapi tantangan yang besar, perlambatan ekonomi di beberapa negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi indonesia.
"Geopolitik akan menjadi game changer, Indonesia tidak bisa lepas dari dampak geopolitik dunia," sebut dia.
Oleh karena itu, dia mengimbau jajaran Kementerian Keuangan untuk memahami kondisi terkini dan isu strategis, dalam menyusun kebijakan. "Kita tidak boleh naif, jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghambat kebijakan strategis," tegas dia.
(lav)
