"Fokus utamanya diarahkan kepada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan," papar Purbaya.
Dengan RAPBN ini, lanjut dia, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
"Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, kredibel, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional," tegas Purbaya.
Tak sampai di situ, Purbaya juga menekankan ekonomi saat ini menghadapi tantangan yang besar, perlambatan ekonomi di beberapa negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi indonesia.
"Geopolitik akan menjadi game changer, Indonesia tidak bisa lepas dari dampak geopolitik dunia," sebut dia.
Oleh karena itu, dia mengimbau jajaran Kementerian Keuangan untuk memahami kondisi terkini dan isu strategis, dalam menyusun kebijakan. "Kita tidak boleh naif, jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghambat kebijakan strategis," tegas dia.
Sekadar catatan, program prioritas pemerintah pusat yang diterima langsung masyarakat sebesar Rp1.376,9 triliun. terdiri dari:
- Program Keluarga Harapan Rp28,7 triliun
- Program Indonesia Pintar Sekolah/Kuliah/Beasiswa lainnya Rp63,6 triliun
- Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 triliun
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp69 triliun
- Cek Kesehatan Gratis dan TB Revitalisasi Rp7,3 triliun
- Renovasi/Revitalisasi Sekolah Rp22,5 triliun
- Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun
- Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda Rp27,9 triliun
- Preservasi Jalan dan Jembatan Rp24,3 triliun
- Perumahan Rp48,7 triliun
- Bendungan dan Irigasi Rp12 triliun
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Rp83 triliun
- Subsidi Non-Energi, seperti KUR dan Pupuk Rp108,8 triliun
- Tunjangan Profesi Guru/Dosen Non-PNS Rp63,5 triliun
- Subsidi Energi+Kompensasi Rp831,3 triliun
- Lumbang Pangan Rp22,4 triliun
- Bulog dan Cadangan Pangan Rp28,5 triliun
- Kampung Nelayan dan Pergaraman Nasional Rp6,6 triliun.
(ain)
