Krisis politik ini muncul setahun setelah Macron menggelar pemilu kilat yang gagal demi memperkuat kekuatan sentris menghadapi kebangkitan sayap kanan. Sejak saat itu, Indeks CAC 40 Prancis — yang mencakup perusahaan besar seperti LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Airbus SE, dan L’Oreal SA — turun 3,3%, berbanding dengan kenaikan 5,4% pada Stoxx Europe 600 dan lonjakan 25% pada DAX Jerman (tidak termasuk dividen).
Pasar keuangan relatif tenang setelah hasil pemungutan suara. Kontrak berjangka indeks CAC 40 masih naik 0,6% pada hari itu, sementara obligasi Prancis dan euro tidak menunjukkan banyak perubahan.
Bayrou menegaskan bahwa mosi tidak percaya diperlukan untuk memaksa adanya “klarifikasi” mengenai situasi fiskal Prancis yang memburuk. Defisit negara itu kini menjadi yang terlebar di kawasan euro, dengan utang bertambah €5.000 (sekitar Rp94 juta) setiap detiknya. Biaya bunga utang diperkirakan mencapai €75 miliar tahun depan, menurut pemerintah.
Bayrou sebelumnya mengusulkan pemotongan belanja dan kenaikan pajak senilai €44 miliar untuk memangkas defisit Prancis pada 2026 menjadi 4,6% dari produk domestik bruto, turun dari perkiraan 5,4% tahun ini. Ia juga melontarkan usulan kontroversial berupa penghapusan dua hari libur nasional guna mengurangi beban biaya di ekonomi terbesar kedua Uni Eropa itu.
Partai sayap kanan National Rally pimpinan Marine Le Pen serta kelompok kiri France Unbowed menyerukan pemilu legislatif baru. Beberapa juga menuntut Macron mundur, meski ia menegaskan akan tetap menjabat hingga akhir masa kepresidenannya pada 2027.
“Kami menawarkan jalur politik lain,” kata Boris Vallaud, pemimpin Partai Sosialis di Majelis Nasional, usai pemungutan suara. “Bukan jalur Emmanuel Macron, yang membawa kita ke jalan buntu ini.”
Keputusan Macron diyakini harus segera diambil agar pemerintahan baru siap menghadapi aksi mogok serikat pekerja pada 18 September yang menentang rencana anggaran 2026. Sebelumnya, pada 10 September juga dijadwalkan aksi protes yang lebih terdesentralisasi.
Presiden Prancis memegang kewenangan penuh untuk menunjuk perdana menteri baru tanpa batasan waktu konstitusional. Macron butuh dua bulan untuk menunjuk Michel Barnier sebagai perdana menteri sebelumnya, meski Barnier hanya bertahan 90 hari. Bayrou pun baru ditunjuk lebih dari seminggu setelah Barnier dilengserkan. Setelah penunjukan, perdana menteri wajib mengajukan daftar kabinet untuk disetujui Macron.
Memilih perdana menteri baru dipastikan tidak mudah. Sosok ideal yang diinginkan Macron adalah figur yang mampu menjaga soliditas blok sentris sekaligus menjalin kerja sama dengan Partai Sosialis demi meloloskan legislasi, menurut sumber yang mengetahui situasi.
“Apapun hasil dari krisis politik ini, kemungkinan adanya reformasi signifikan atas keuangan publik akan tetap rendah,” tulis Michael Nizard, kepala multi-aset dan overlay di Edmond de Rothschild Asset Management, dalam komentar melalui email. “Pasar keuangan sendiri tampaknya sudah pasrah dan mungkin hanya berharap skenario defisit anggaran tidak semakin memburuk.”
(bbn)
