Kemenkeu klaim bahwa kebijakan fiskal tetap ditempuh secara berhati-hati dan berkesinambungan dengan mengoptimalkan penerimaan negara, menjaga efektivitas belanja, serta mengelola pembiayaan secara profesional. 

Belanja diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak pengganda besar, termasuk perumahan rakyat dan dukungan terhadap koperasi desa. Defisit APBN 2025 diperkirakan tetap rendah.

Sementara itu, BI menempuh bauran kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas. Sejak September 2024, BI telah menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 125 bps ke level terendah sejak 2022. 

Stabilitas nilai tukar dijaga melalui intervensi di pasar offshore lewat NDF, serta intervensi di pasar domestik melalui spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder.

Hingga akhir Agustus 2025, posisi instrumen moneter SRBI turun dari Rp923 triliun menjadi Rp715 triliun. BI juga mencatat pembelian SBN senilai Rp200 triliun, termasuk melalui mekanisme debt switching dengan Pemerintah. 

Selain itu, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) mencapai Rp384 triliun, ditopang akselerasi digitalisasi sistem pembayaran.

Kemenkeu dan BI menekankan bahwa koordinasi fiskal dan moneter yang erat dan berhati-hati sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus memperluas ruang fiskal. 

Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan dan meringankan beban masyarakat dalam jangka panjang.

(rtd/wep)