1. BEM Universitas Indonesia
Perwakilan BEM Universitas Indonesia meminta adanya pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi dan berlangsung sepanjang Agustus ini. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menyinggung kata makar dalam menanggapi aksi demonstrasi yang terjadi selama sepekan ke belakang.
Kedua, menuntut anggota DPR untuk menjalankan amanat sebagai perwakilan rakyat. BEM Universitas Indonesia menyoroti masyarakat yang hanya dimanfaatkan oleh anggota legislatif saat momentum Pemilihan Umum (Pemilu).
2. BEM Universitas Trisakti
BEM Universitas Trisakti memberikan tuntutan. Pertama, membentuk tim investigasi yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam mengusut tuntas siapa dibalik kerusuhan demonstrasi. Kedua, menjaga moralitas DPR. Ketiga, revisi Undang-Undang Agraria, RUU Polri. Keempat, memastikan supremasti sipil. Kelima, mencabut status tersangka dari Mahasiswa Trisakti dalam aksi demonstrasi memperingati 27 tahun reformasi.
3. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
GMNI menyampaikan Pancatura atau lima tuntutan rakyat. Pertama, menolak kekerasan dari aparat terhadap masyarakat sipil dan bertanggung jawab secara hukum terhadap korban yang berjatuhan.
Kedua, membentuk tim investigasi aksi makar dengan independen dan transparan yang melibatkan masyarakat sesuai dengan konferensi pers Presiden Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2025.
Ketiga, mendorong DPR mengambil peran strategis di tengah gejolak sosial-politik yang terjadi. Keempat, mendorong DPR mendengar aspirasi rakyat terkait pembahasan RUU dan kebijakan prioritas, seperti RUU perampasan aset, RUU perlindungan pekerja rumah tangga, RUU masyarakat adat, RUU TNI Polri, RUU KUHP.
Kelima, mendorong pemerintah mengambil kebijakan strategis peningkatan perekonomian rakyat secara cepat dan tepat.
4. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
GMKI menyampaikan enam sikap. Pertama,
meminta Prabowo untuk menegakkan supremasi sipil di Indonesia sebagai bentuk menjaga dan menghormati kedaulatan rakyat. Kedua, mendorong DPR agar membentuk tim investigasi secara transparan untuk mengungkap aktor utama dari kerusuhan tindakan anarkis dan rencana tindakan makar pada aksi demonstrasi yang terjadi.
Ketiga, meminta kepada pemerintah dan DPR untuk membatalkan tunjangan fantastis DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, Undang-Undang Masyarakat Adat serta Undang-Undang Daerah Kepulauan. Keempat, meminta kepada pemerintah agar tidak menaikkan pajak untuk rakyat. Kelima, meminta kepada Prabowo untuk mengkaji dan merumuskan kembali draf Peraturan Presiden yang tertunda terkait kebebasan umat beragama dan berkeyakinan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi keagamaan. Keenam, mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan membenturkan rakyat, mengganggu ketertiban umum, dan merusak stabilitas nasional.
5. Himpunan Mahasiswa Islam (MPO)
HMI MPO menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, meminta kepada pimpinan DPR dan segenap elemen masyarakat untuk menegakkan bersama supermasi sipil. Kedua, pimpinan DPR segera membentuk tim investigasi terhadap kondisi berbangsa dan bernegara yang sifatnya independen dan melibatkan segenap elemen masyarakat. Ketiga, meminta pimpinan untuk segera mereformasi DPR secara institusional dan juga secara norma.
Keempat, meminta pimpinan DPR untuk segera mereformasi Polri sebagai bentuk komitmen supermasi pembangunan. Kelima, meminta pimpinan DPR untuk menghapus pajak bagi masyarakat miskin. Terakhir, meminta pimpinan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
6. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
KAMMI memiliki empat poin tuntutan. Pertama, menyoal kepada pemerintah dan aparat keamanan. Kedua, menyoal DPR dan partai politik. Ketiga, menyoal reformasi dan legislasi pro rakyat. Keempat, menyoal perihal segera mendesak pemerintah menerapkan perpajakan yang progresif yang lebih adil.
7. Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI)
HMI menyampaikan tujuh tuntutan. Pertama, meminta adanya reformasi partai politik. Kedua, membenahi seluruh institusi publik secara serius. Ketiga, pecat wakil rakyat yang toxic untuk masyarakat. Keempat, efisienkan anggaran untuk pejabat dan perbaiki layanan kepada rakyat. Kelima, sahkan secepatnya RUU prorakyat. Keenam, revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terakhir, reformasi perpajakan yang lebih adil.
8. BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
BEM UPNVJ menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, DPR membentuk panitia khusus hak asasi manusia untuk mengawasi kasus tewasnya Affan Kurniawan dan korban represifitas lainnya serta membentuk tim investigasi makar. Kedua, meminta DPR menolak pasal dalam RUU Polri, RKUHAP dan RUU Penyiaran. Kedua, pemerintah melaksanakan reformasi sektor keamanan dengan pengawasan DPR. Ketiga, Prabowo menegaskan komitmen politik terhadap supermasi sipil dengan menghentikan penempatan TNI dan Polri dalam jabatan sipil.
Keempat, menghentikan wacana kenaikan tunjangan DPR dan membuka audit publik atas seluruh fasilitas dan penggunaan APBN.
9. Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo)
Himapolindo memiliki enam tuntutan. Pertama, evaluasi total tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Kedua, seluruh partai politik dan Majelis Kehormatan Dewan untuk menindak tegas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selalu melemparkan narasi kontraproduktif. Ketiga, reformasi sistem kepartaian. Keempat, membentuk tim investigasi gabungan untuk membuktikan adanya makar. Kelima, memastikan kesejahteraan guru. Terakhir, memastikan kedaulatan rakyat dan supremasi sipil.
10. Dewan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta
DEMA UIN Jakarta menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, melakukan pertemuan antara DPR dengan mahasiswa setiap enam bulan. Kedua, mengalokasikan anggaran efisiensi pejabat ke aspek pendidikan. Ketiga, memberikan status quo atau hak kepada lingkungan. Keempat, membentuk tim investigasi khusus yang melibatkan masyarakat sipil dan mahasiswa.
11. BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan
BEM SI Kerakyatan memiliki dua tuntutan. Pertama, menegakkan supremasi sipil. Kedua, membebaskan teman-teman mahasiswa yang ditangkap saat melakukan aksi demonstrasi.
12. BEM Seluruh Indonesia
BEM SI memiliki beberapa tuntutan. Pertama, meminta penjelasan penurunan tunjangan DPR. Kedua, sahkan RUU perampasan aset. Ketiga, meminta reformasi birokrasi Polri dan DPR. Keempat, membebaskan masyarakat yang ditangkap saat aksi demonstrasi. Kelima mengevaluasi seluruh Kabinet Merah Putih. Selanjutnya, meminta ketua partai politik menarik kader yang problematik.
Mereka juga meminta untuk DPR merevisi Undang-Undang MD3 terkait transparasi ke publik terhadap segala prioritas rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas oleh badan legislasi termasuk RUU Perampasan Aset. Selanjutnya, memastikan RUU KUHP berpihak pada rakyat. BEM SI juga menuntut kejadian yang telah berlalu akibat demonstrasi dan represifitas keamanan. Selanjutnya, menuntut dan menagih janji pemerintah terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan; menuntut kesejahteraan; menolak rencana pembangunan lima batalion di Aceh dan peradilan militer di Universitas Riau; menolak dwifungsi jabatan dan membentuk satuan tugas investigasi untuk mengidentifikasi dugaan makar.
13. BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah
BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki tujuh tuntutan. Pertama, pengesahan RUU Perampasan Aset Korupsi. Kedua, memecat anggota DPR tidak kredibel. Ketiga, menuntut pengungkapan aktor kerusahan serta pertanggung jawaban atas korban jiwa. Keempat, reformasi struktural DPR dan partai politik.
Selanjutnya, menuntut pembatalan kebijakan pajak yang membani rakyat; menuntut guru untuk segera disejahterakan; dan audit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara menyeluruh.
14. BEM Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
BEM Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, pengawasan eksternal di dalam tubuh Kepolisian. Kedua, revisi UU Nomor 2 Tahun 2022 yang mempertegas independensi Polri dari kepentingan politik.
15. BEM Nusantara
BEM Nusantara memberikan beberapa tuntutan. Pertama, sahkan RUU perampasan aset. Kedua, evaluasi DPR dan partai politik. Ketiga, menuntut kesejahteraan guru. Keempat, usut tuntas kasus pelanggaran HAM. Kelima, mengevaluasi kebijakan pajak secara menyeluruh.
16. Perguruan Tinggi NU se-Nusantara
Mereka meminta dan menindaklanjuti maksimal 10 hari dari aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
(dov/frg)
