“Rp2.500-nya bisa masuk menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Termasuk kecamatan kemarin bisa untung Rp2.500,” ujarnya.
Menurut Tito, semakin banyak Pemda bisa menjual beras SPHP maka harga beras bisa makin stabil di setiap wilayah.
“Ditambah lagi dengan momentum saat ini, sangat bagus sekali kalau seandainya gerakan-gerakan ini dilakukan oleh Pemda bersama stakeholder-stakeholder yang mau,” tuturnya.
Tak hanya itu, Tito juga bercerita bahwa Kadin di Sulawesi Tenggara menjual beras SPHP lebih murah dari harga ketentuan penjualan beras subsidi tersebut.
“Jadi mereka memberikan subsidi Rp1.000/kg. Jadi dibeli masyarakat harganya kemarin Rp55.000/kg, dari Bulog belinya Rp60.000/kg,” ucap Tito.
Tito menambahkan, dalam situasi saat ini, Pemda diminta dapat memanfaatkan momentum di tengah harga beras yang masih mahal. Ditambah, Perum Bulog tengah gencar mencari saluran dalam mendistribusikan beras SPHP.
“Nah Pemda bisa mengambil langkah, mengambil beras dari Bulog Rp60.000, jual Rp62.500 atau lebih murah lagi. Daripada masyarakat membeli yang mahal. Ini beras pemerintah,” ucap Tito.
“[menjual] di titik-titik yang mungkin masyarakat yang sangat memerlukan, baik di perkotaan maupun desa, ini juga bisa menjadi salah satu cooling, sistem penyejuk masyarakat di tengah situasi yang relatif masih hangat [aksi demonstrasi],” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari menyebut realisasi penyaluran beras SPHP per hari ini mencapai 307.909 ton atau 20,53% dari total pagu penyaluran SPHP 2025 sebesar 1,5 juta ton. Ini artinya, masih ada 1,19 juta ton beras SPHP yang harus segera disalurkan Bulog hingga akhir 2025.
Berdasarkan data terakhir Bulog per 2 September 2025, penyaluran beras SPHP pada 1 September baru mencapai 4.722 ton sedangkan 31 Agustus mencapai 3.501 ton dari target harian yang dipatok sebanyak 7.000 ton.
(ain)
