“Tiga memerintahkan pembuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” kata Suhartoyo.

Sebelumnya, pemerintah melalui Danantara memang memasukkan puluhan wakil menteri sebagai komisaris di BUMN. Pemerintah selama ini berdalih tak ada aturan yang melarang rangkap jabatan tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengklaim para wamen tak mendapatkan tantiem atau bonus; serta menjadi perwakilan pemerintah di perusahaan pelat merah.

(azr/frg)