Bisman menyoroti sewajarnya PT Timah tidak kekurangan bahan baku bijih karena sumber daya timah di Bangka Belitung sangat melimpah.
Akan tetapi, pertambangan ilegal di wilayah tersebut amat marak sehingga persoalan menahun itu tak kunjung terselesaikan hingga saat ini.
Dia menyarankan pemerintah perlu menertibkan tambang-tambang ilegal di Bangka Belitung dengan penegakan hukum yang tegas. Kemudian, pemerintah bisa memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) kepada tambang ilegal.
“Sangat memungkinkan [legalisasi tambang] prinsipnya dua. Satu, sepanjang pelakunya punya kapasitas. Berarti kalau dia orang, kalau dia badan usaha, kalau dia koperasi, dia punya kapasitas atau memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Kedua, daya dukung lingkungan, yakni ketika lokasi tambang hingga pelaku usaha pertambangan ilegal memungkinkan untuk dilakukan pengusahaan, maka bisa dilegalkan.
Bisman menilai ketika pemerintah melegalkan tambang ilegal, setoran pendapatan ke negara akan bertambah karena pelaku usaha akan dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Di sisi lain, ketika tambang ilegal menjadi dilegalkan, perusahaan jadi memiliki kewajiban untuk melakukan good mining practice (GMP) hingga reklamasi dan kewajiban pascatambang. Kemudian, lanjutnya, juga akan terbangun multiplier effect di sekitar lokasi tambang.
“Karena ada perusahaan, di situ ada kelompok usaha, maka dia mendapatkan hasil yang secara legal dan bisa dilakukan untuk ekonomi lainnya,” tuturnya.
Produksi Maksimal
Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebelumnya mengungkapkan smelter yang diresmikan pada November 2022 itu belum bisa berproduksi maksimal lantaran kapasitasnya yang cukup besar, tetapi pasokan bijih timah untuk diolah masih cukup minim.
“Dari sisi kapasitas produksinya masih cukup besar, tetapi dari sisi suplai pasokan kita kasih itu masih kurang. Padahal kapasitasnya besar sekali,” Suhendra dalam media gathering di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, akhir pekan lalu.
Dia menambahkan Ausmelt sejatinya memiliki kapasitas terpasang 40.000 ton per tahun. Namun, produksinya saat ini masih sebesar 20.000 ton ingot per tahun.
Untuk itu, Suhendra menilai sistem kerja sama dengan tambang mitra—sekaligus mengurangi jumlah tambang ilegal dengan penawaran kerja sama—diharapkan dapat mendorong suplai pasokan bijih timah untuk diproduksi menjadi ingot.
Sekadar catatan, smelter TSL Ausmelt tersebut menjadi satu-satunya smelter pemurnian timah yang dapat mengelola timah berkadar rendah di kawasan Asia Tenggara.
Smelter tersebut merupakan proyek strategis di holding BUMN sektor pertambangan atau PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) yang telah mulai komisioning pada kuartal IV-2022.
PT Timah merupakan produsen kelima di dunia yang menggunakan TSL Ausmelt Furnace. Teknologi ini telah lama digunakan oleh produsen timah asal Peru, Minsur pada 2000 dan Yunan Tin dari China sejak 2002.
Adapun, TSL Ausmelt Furnace mampu mengolah bijih timah kadar rendah mulai dari 40%—70% Sn dengan kapasitas produksi mencapai 40.000 ton crude tin per tahun atau lebih fleksibel ketimbang teknologi lama yang dimiliki TINS sebelumnya, yakni tanur reverberatory furnace yang hanya mampu mengolah bijih timah kadar lebih dari 70% Sn.
Dari sisi waktu pengolahan, TSL Ausmelt Furnance juga relatif lebih singkat. Untuk satu batch, pengolahan Ausmelt hanya membutuhkan waktu sekitar 10,5 jam. Sementara itu, pada reverberatory membutuhkan waktu 24 jam per batch.
(mfd/wdh)
