Selanjutnya, Prabowo juga memimpin rapat kedua bersama jajaran direktur utama BUMN sektor pertambangan. Fokus pembahasan pada rapat ini diarahkan pada izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya.
Rangkaian rapat ditutup dengan pertemuan terbatas bersama para menteri yang membahas situasi ekonomi dan arah investasi nasional. “Terakhir, rapat bersama para menteri terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional,” ujarnya.
Dalam rangkaian rapat ini, Prabowo didampingi sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pembahasan di rapat itu sejalan dengan pernyataan Prabowo yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan. Saat itu, Prabowo memerintahkan TNI untuk mengawal upaya pemerintah menyita jutaan hektare lahan sawit yang dilaporkan ilegal atau melanggar aturan. Dia mengeklaim, pemerintah telah lama menerima informasi putusan pengadilan soal status 3,7 juta dari 5 juta hektar lahan kebun sawit yang berstatus ilegal.
Ia menytakan jika selama bertahun-tahun, seluruh lahan tersebut hanya dibiarkan saja dan tetap dikuasai para pengusaha yang melanggar aturan. Kini, kata dia, pemerintah telah berhasil menguasai 3,1 juta hektar di antaranya.
Menurut Prabowo, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan untuk menjadi dasar hukum. Pemerintah pun tengah melakukan verifikasi pada lahan seluas 1,3 juta hektar lainnya juga melanggar aturan atau ilegal.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan akan segera menggalakkan upaya pemberantasan praktik pertambangan ilegal yang ditudingnya merugikan negara senilai lebih dari Rp300 triliun, yang berasal dari sekitar 1.063 tambang ilegal.
(ell)
