"Kawasan pantai atau sungai yang banyak sumber kawasan kumuh itu kan tanah pemerintah. Daripada ditumpuk, mending digratiskan untuk pembangunan vertical house. Sisa tanah pembangunannya pasti mahal dan bisa dilakukan jadi social space," jelasnya.
Fahri juga mengusulkan reorientasi Perum Perumnas sebagai lembaga off-taker, mengadopsi pendekatan seperti Bulog di sektor pangan.
Sebagai catatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 menyebut bahwa anggaran untuk program 3 juta rumah dari APBN mencapai Rp57,7 triliun. Dari angka tersebut, sekitar Rp33,5 triliun dalam bentuk FLPP.
“Kemudian kita masih blending dengan SMF Rp5,5 triliun itu untuk membiayai pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah” kata Sri Mulyani, Jumat (5/8/2025).
Selanjutnya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kementerian keuangan yang merupakan bantuan renovasi rumah untuk kelompok miskin dengan pembangunan swadaya memperoleh kenaikan anggaran mencapai Rp8,6 triliun atau naik dari yang sebelumnya senilai Rp1,4 triliun.
“Kemudian KUR kontraktor yang sudah diumumkan pak Menko dengan kami dan menteri perumahan itu untuk UMKM yang biasa mendapatkan akses hingga Rp20 miliar untuk kontraktor perumahan, itu juga sudah dikeluarkan aturan PMKnya” kata Sri Mulyani.
Kementerian keuangan juga terus memberikan insentif fiskal ke rumah-rumah komersial dengan harga di bawah Rp2 miliar seperti yang dilaksanakan di tahun ini.
(ell)
