Selain itu, tunjangan DPR RI diatur dalam Surat Edaran (SE) Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.

Rincian Gaji Pokok DPR RI 2025

1. Ketua DPR RI: Rp5.040.000 per bulan

2. Wakil Ketua DPR RI: Rp4.620.000 per bulan

3. Anggota DPR RI: Rp4.200.000 per bulan

Tunjangan yang Diterima Anggota DPR RI

Selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan, di antaranya:

• Tunjangan istri/suami: 10% dari gaji pokok

• Tunjangan anak: 2% dari gaji pokok per anak (maksimal 2 anak)

• Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa per bulan

• Tunjangan jabatan:
  

• Ketua DPR: Rp18.900.000

• Wakil Ketua DPR: Rp15.600.000

• Anggota DPR: Rp9.700.000

• Uang paket sidang: Rp2.000.000

• Tunjangan komunikasi intensif:

• Ketua DPR: Rp16.468.000

• Wakil Ketua DPR: Rp16.009.000

• Anggota DPR: Rp15.554.000

• Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran:

• Ketua DPR: Rp5.250.000

• Wakil Ketua DPR: Rp4.500.000

• Anggota DPR: Rp3.750.000

• Tunjangan kehormatan:

• Ketua DPR: Rp6.690.000

• Wakil Ketua DPR: Rp6.450.000

• Anggota DPR: Rp5.580.000

• Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813

Fasilitas dan Tunjangan Tambahan DPR RI

Selain gaji dan tunjangan tetap, anggota DPR RI juga berhak atas beberapa fasilitas lain, yaitu:

1. Bantuan listrik dan telepon: Rp7.700.000 per bulan

2. Fasilitas kredit mobil: Rp70.000.000 per orang per periode

3. Asisten anggota: Rp2.250.000

4. Biaya perjalanan dinas harian:

• Daerah Tingkat I: Rp5.000.000

• Daerah Tingkat II: Rp4.000.000

5. Uang representasi:

• Daerah Tingkat I: Rp4.000.000 per hari

• Daerah Tingkat II: Rp3.000.000 per hari

6. Anggaran pemeliharaan rumah jabatan:

• RJA Kalibata, Jakarta Selatan: Rp3.000.000 per tahun

• RJA Ulujami, Jakarta Barat: Rp5.000.000 per tahun

7. Perlengkapan rumah lengkap disediakan oleh negara

8. Tunjangan beras pensiunan: Rp30.900 per jiwa per bulan

Kontroversi Kenaikan Gaji DPR RI

Kabar mengenai gaji anggota DPR yang disebut mencapai Rp3 juta per hari sempat memicu reaksi publik. Namun, klarifikasi resmi menunjukkan bahwa isu tersebut berhubungan dengan kompensasi fasilitas rumah jabatan, bukan kenaikan gaji.

Dengan struktur gaji, tunjangan, dan fasilitas yang sudah diatur, total penerimaan seorang anggota DPR bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan, tergantung jabatan dan tunjangan tambahan yang diterima.

Rincian gaji dan tunjangan DPR RI 2025 tidak mengalami kenaikan signifikan, melainkan hanya penyesuaian pada fasilitas rumah jabatan yang kini diganti dengan uang kompensasi.

Dengan berbagai komponen mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, hingga fasilitas perjalanan dinas, pendapatan seorang anggota DPR RI terbilang besar dibanding profesi lainnya di sektor publik. Transparansi mengenai gaji DPR RI menjadi penting agar publik memahami secara jelas perbedaan antara kenaikan gaji dan kompensasi fasilitas.

(seo)