Bloomberg Technoz, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendatangi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk menyampaikan berbagai keluhan. Salah satu keluhan yang disampaikan oleh petani diantaranya kebijakan impor pemerintah yang dinilai tidak konsisten.

Hal ini digarisbawahi oleh asosiasi ini di tengah keinginan pemerintah untuk melakukan swasembada pangan di beberapa komoditas seperti beras, jagung, gula, dan garam. Terlebih wacana ini sudah sempat digaungkan pada akhir 2024 yang lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan.

“Ternyata bahwa di awal tahun 2025, tepatnya di bulan Februari itu juga diputuskan bahwa untuk memenuhi CPP (Cadangan Pangan Pemerintah), pemerintah melaksanakan impor gula 200.000 ton.” kata Ketua umum APTRI, Soemitro Samadikoen, Rabu (20/8/2025).

Meski di beberapa kesempatan  Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) menyampaikan bahwa hal itu hanya kebutuhan satu bulan, permasalahan menjadi-jadi lantaran adanya ketidakpastian mengenai impor gula oleh pemerintah.

Selain soal Impor, APTRI juga menyoroti soal Harga Pokok Penjualan (HPP) yang oleh Bapanas diganti menjadi Harga Acuan Penjualan (HAP). Artinya tak ada tarif batas bawah penjualan yang melindungi penjual sehingga harga gula menjadi fluktuatif.