Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah kini semakin serius dan menempatkan perhatian besar terhadap potensi penerimaan negara melalui penerapan pajak terhadap aktivitas shadow economy yang tinggi.

Shadow Economy merupakan kegiatan ekonomi yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dilaporkan kepada pemerintah. Ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari sektor informal skala kecil hingga transaksi ilegal, yang tidak dikenakan pajak atau regulasi.

Hal ini juga tertuang dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 beserta Nota Keuangan yang telah diserahkan oleh pemerintah untuk mendapat persetujuan DPR RI. Dokumen tersebut mengatakan pemerintah mulai mengkaji rencana itu.

"Ke depan, pemerintah akan fokus mengawasi sektor-sektor dengan aktivitas shadow economy yang tinggi seperti perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan," tulis dokumen itu, dikutip Rabu (20/8/2025).

Ini merupakan rencana pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak negara yang dinilai sebagai tulang punggung pendapatan negara guna mewujudkan agenda pembangunan nasional.