Indeks di Juli tersebut menjadi angka tertinggi sepanjang 2025 ini. Namun, masih lebih rendah dibandingkan inflasi beras paling tinggi di 2024 yang pernah berada di 5,32%.
Kendati demikian, dalam pantauan Panel Harga Pangan NFA, rerata harga beras medium dan premium mulai mengalami penurunan secara gradual.
Per 19 Agustus rerata harga beras medium di Zona 1 dan 2 kompak turun jika dibandingkan seminggu sebelumnya. Secara berurutan, penurunan beras medium tercatat berada di level 0,26% dan 0,25%. Sementara tren penurunan beras premium 0,21% dan 0,08%.
"Untuk itu, pemerintah mengajak penggilingan padi dan pengusaha beras tidak ada yang melakukan penarikan atau menahan stok yang ada. Tetap saja menjual secara konsisten, tapi harganya harus sesuai dengan syarat mutu dan ketentuan yang berlaku. Seperti kata Bapak Menko Pangan, kalau tidak melanggar dan taat aturan, pemerintah pasti melindungi," sambungnya.
Bagi Arief, langkah pemerintah dalam transformasi perberasan nasional sedang dimulai dengan penegakan ketaatan standar mutu beras yang beredar di pasar. Ini menjadi penting supaya masyarakat sebagai konsumen terlindungi dan tidak dirugikan semakin jauh.
"Hari ini yang harus diperbaiki adalah orang yang memproduksi beras yang dalam packaging, itu harus sesuai dengan packagingnya. Kalau mau jual beras yang curah, yang tidak ada packagingnya, tapi harus disesuaikan sama mutunya, silakan saja," kata Arief.
"Karena salah satu komponen harga dari sebuah beras yang di packaging adalah di kemasannya. Jadi harganya memang bisa lebih murah, misalnya Rp 14.900 berarti harganya mungkin bisa jadi Rp 14.500-Rp14.600 dengan tanpa packaging. Masyarakat sebagai konsumen perlu paham bahwa packaging dan label itu juga penting terhadap suatu produk," paparnya.
Terus Salurkan Cadangan Beras Pemerintah
Pemerintah pun terus mengimplementasikan strategi intervensi perberasan dengan menggelontorkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog. Melalui duet program yakni Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan bantuan pangan beras, diharapkan dapat menjadi faktor peredam fluktuasi harga beras di pasaran.
"SPHP merupakan penugasan Badan Pangan Nasional kepada Bulog untuk memberikan masyarakat luas berupa beras medium dengan harga yang terjangkau. Untuk periode Juli-Desember total 1,3 juta ton," urai Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.
"SPHP ini disalurkan melalui outlet pasar tradisional, gerai BUMN, gerai toko modern, Koperasi Merah Putih, Gerakan Pangan Murah dengan kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah dan Polri se-Indonesia," lanjutnya.
Sementara itu, Perum Bulog melaporkan per 19 Agustus 2025, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 38.811 ton atau 2,94% dari total target 1,3 juta ton hingga Desember 2025.
Adapun realisasi provinsi dengan penyaluran beras SPHP tertinggi yakni Provinsi Jawa Timur sebanyak 20.622 ton kemudian diikuti Jawa Tengah 19.113 ton, dan DKI Jakarta 16.186 ton. Sementara tiga provinsi terendah yakni Papua Barat Daya 503 ton, Papua Tengah 488 ton, dan Papua Selatan 358 ton.
Sementara saluran yang digunakan untuk mendistribusikan beras SPHP paling banyak melalui pengecer di Pasar Rakyat sebanyak 13.528 ton. Kemudian diikuti instansi pemerintah sebanyak 13.115 ton, dan instansi pemerintah daerah sebanyak 4.114 ton.
(ell)
