Bloomberg Technoz, Jakarta - Departemen Luar Negeri (Deplu) AS dilaporkan telah mencabut lebih dari 6.000 visa pelajar internasional karena pelanggaran hukum dan masa tinggal yang melebihi batas waktu.

Melansir BBC, Selasa (19/8/2025), "sebagian besar" pelanggaran tersebut meliputi penyerangan, mengemudi di bawah pengaruh alkohol (DUI), pencurian, dan "dukungan terhadap terorisme."

Meski tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "dukungan terhadap terorisme," pemerintahan Donald Trump sudah menargetkan sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa mendukung Palestina. Alasannya, mereka menunjukkan perilaku antisemit.

Dari 6.000 visa pelajar yang dicabut, Deplu mengungkap sekitar 4.000 di antaranya dicabut karena melanggar hukum.

Sekitar 200-300 visa lainnya dicabut karena "terorisme yang dilakukan berdasarkan INA 3B," kata Deplu, merujuk pada kode yang mendefinisikan "aktivitas terorisme" secara luas sebagai tindakan yang membahayakan nyawa manusia atau melanggar hukum AS.