Bloomberg Technoz, Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan bahwa pihaknya prihatin terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangannya, khususnya pada sektor pendidikan.

JPPI menilai alokasi anggaran pendidikan telah menabrak Konstitusi dengan mengalihkan hampir separuh anggarannya (44,2%) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sementara kewajiban konstitusional untuk pendidikan tanpa dipungut biaya malah diabaikan,"kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (18/08).

Ubaid menyebut berdasarkan RAPBN 2026, pemerintah dinilai mengabaikan secara terang-terangan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait implementasi sekolah tanpa dipungut biaya. 

"Perintah ini telah ditegaskan sebanyak dua kali, pada putusan perkara nomor 3/PUU-XXII/2024 (27/5/2025) dan kembali ditegaskan pada putusan perkara nomor 111/PUU-XXIII/2025 (15/8/2025),"ujarnya.