Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah partai politik mulai mengungkap sikapnya terhadap isu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang. Hal ini berkaitan dengan rencana revisi Undang-undang Pemilu yang akan mengubah Pilkada menjadi pemilihan tak langsung; atau lewat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Usai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini Partai Golkar juga mengungkap akan mendukung rencana penghentian pemilihan langsung dalam penentuan gubernur, bupati, dan wali kota. Peraih kursi terbanyak kedua di DPR tersebut menilai Pilkada langsung kerap menimbulkan banyak masalah di masyarakat.

"Golkar sudah bicara duluan sejak HUT Golkar. Bahwa kami punya pandangan sama, karena memang rasionalitas berfikirnya. Namun, Golkar sudah membicarakan itu sejak HUT Golkar pada Desember kemarin. Saya sudah pidatokan itu," ujar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat dikutip, Selasa (29/07/2025). 

Menurut dia, Partai Golkar telah mengkaji sejumlah opsi dalam pelaksanaan Pilkada; termasuk pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai berlambang pohon beringin tersebut kemudian berkiblat pada Pasal 22E Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang isinya hanya menetapkan pemilihan kepala daerah harus secara demokratis tiap lima tahun sekali. 

Sedangkan, Pasal 22E ayat 2 menjelaskan bahwa pemilihan umum hanya diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).