Bloomberg Technoz, Jakarta - Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengimbau pemerintah untuk segera menyiapkan kebijakan korektif berupa subsidi atau insentif bagi produsen lokal guna menekan dampak negatif dari hasil kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). 

Hal ini menyusul adanya kesepakatan kerangka kerja kebijakan tarif dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade. Dampak negatif terutama terkait potensi masuknya produk dan layanan asal Amerika Serikat (AS) secara masif, serta pelonggaran syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang berpotensi mengganggu industri manufaktur nasional.

"Secara garis besar, kesepakatan RI-AS ini mencerminkan adanya tekanan geopolitik dan kepentingan dagang besar yang belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan instrumen kebijakan domestik kita," ungkap Josua, mengutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (24/7/2025).

"Dari sisi kepentingan nasional jangka panjang, Indonesia berpotensi dirugikan dalam dua aspek utama, yakni kedaulatan digital dan transformasi industri nasional, terutama jika tak segera diimbangi kebijakan korektif yang progresif," sambungnya.

Lebih lanjut, salah satu kekhawatiran utama yang disampaikan olehnya adalah jika pemerintah melonggarkan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor strategis seperti teknologi informasi, infrastruktur digital, atau layanan over the top (OTT), yang mana menurutnya hal tersebut bisa memukul misi industrialisasi digital dalam negeri.