Adapun OPM menyebut bahwa jumlah kontraktor yang digunakannya juga akan dikurangi dari 1.200 menjadi sekitar 600 orang. Sementara itu, Kupor mengatakan layanan pelanggan dan penelusuran informasi – seperti memeriksa puluhan ribu komentar yang diterima kantornya – sebagai beberapa tugas yang berpotensi cocok untuk teknologi buatan.
Sebagai kepala baru lembaga itu, Kupor menginginkan pegawai OPM dipersiapkan untuk bekerja dengan cara yang maju berbasis AI — sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Presiden AS Donald Trump bahwa dirinya hendak Negeri Paman Sam tersebut menjadi pemimpin global dalam inovasi AI.
“Saya pikir kemungkinan besar jenis pekerjaan yang kita butuhkan 5 atau 10 tahun mendatang akan berbeda. Jenis keterampilan yang kita butuhkan bakal berbeda. Dan saya ingin memastikan hal itu saat kita memikirkan ... rekrutmen dan jalur bakat untuk pemerintahan,” tutur Kupor.
Akan tetapi, Kupor tak mau mengungkapkan perusahaan AI mana yang paling ingin dia gunakan di pemerintahan AS karena hal ini masih dalam pembicaraan dengan tim.
Selain OPM AS, terdapat lembaga pemerintah lainnya yang juga telah menggunakan AI agar lebih hemat biaya, terutama seusai pemerintahan Trump mengeluarkan kebijakan yang menghilangkan hambatan bagi lembaga guna menggunakan teknologi tersebut.
Misalnya Departemen Urusan Veteran (VA) AS yang menggunakan teknologi ini untuk menstandardisasi perawatan, sementara Departemen Kehakiman (DOJ) AS menggunakannya guna menganalisis pasar narkoba, menurut pernyataan Gedung Putih yang diterbitkan pada April lalu.
(far/wep)
