Pada bagian ini KOIN menyatakan tuntutan rekan sejawatnya bakal memberikan dampak negatif kepada mitra driver, pasalnya jika potongan tersebut dipaksa untuk diterapkan hanya akan mengurangi margin keuntungan aplikator namun tak akan mendongkrak pendapatan mereka.
“Tuntutan 10% kita anggap bermuatan politis,” ucap Andi yang menambahkan bahwa diduga banyaknya para politisi dari partai politik (parpol), organisasi kepemudaan (OKP), dan pejabat negara yang cawe-cawe dalam permasalahan ini.
“Padahal permasalahan yang paling fundamental dan substansial bukan di besarnya potongan, namun bicara terkait diterbitkannya payung hukum,” tegas Andi.
Ketidaksepahaman ini bukan berarti KON tidak memliki keresahan. Poin utama mereka adalah pada penerbitan regulasi bagi transportasi online di Indonesia dan stop politisasi ojol.
Kemudian KON menolak ojol sebagai pekerja tetap, menolak potongan 10% yang tanpa kajian dan berdasar, serta menolak kepentingan pribadi dan kelompok yang mengatasnamakan ojol.
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lily Pujiati serta terpisah menjelaskan bahwa 500 anggota SPAI ikut turun dalam aksi hari ini. “Ikut. Paling banter 500.” Mitra Ojol SPAI akan mulai berkumpul pada jam 1 siang dengan pernyataan sikap mendukung pembagian 10:90 atas kerja ojol yang 'narik' penumpang.
Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO), Taha Syafariel menambahkan mereka tidak akan bergabung dalam aksi meskipun tidak memungkiri ada anggotanya yang berpeluang untuk demo.
"Secara individual sebagian ada yang ikut dan tidak ikut, jadi secara resmi kami tidak ikut dalam aksi 217 saat dihubungi Bloomberg Technoz. Taha mengeklaim bahwa mereka selalu terlihat dalam perjuangan dan pergerakan seluruh organisasi serta wadah pengemudi platform. Namun urgensi masing-masing Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ADO di seluruh Indonesia merupakan dasar keputusan mereka untuk ikut secara resmi atau tidak.
Dorongan yang menjadi prioritas ADO adalah regulasi yang belum dibuat secara komprehensif oleh pemerintah Indonesia, terlebih terdapat dukungan dari hasil sidang International Labour Organization (ILO) terkait status dan kelayakan kerja pengemudi platform.
Igun Wicaksono sebelumnya menyatakan bahwa aksi 217 menjadi demo besar lanjutan dari mitra gabungan roda dua hingga roda empat, serta kurir online. Klaimnya akan melumpuhkan aplikasi secara massal.
Demo diklaim "sebagai bentuk akumulasi kekecewaan para pengemudi online dan kurir online atas tidak tegas dan tidak responsifnya Kementerian Perhubungan serta Menteri Perhubungan mewakili pemerintah dan Presiden Prabowo yang membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut bahkan membuat suatu keputusan kontra produktif yaitu menaikan tarif ojol hingga 15%."
5 tuntutan pada pendemi ojol Senin, 21 Juli 2025:
- Negara Hadirkan UU Transportasi Online/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
- Driver 90% Aplikator 10% harga mati;
- Pemerintah buat peraturan tarif antar barang dan makanan;
- Audit investigatif aplikator;
- Hapus aceng, slot, hub, multi order, member, pengkotak-kotakan, dan semua driver regular kembali.
*) Artikel ini mendapatkan pembaruan dari pernyataan Asosiasi Driver Online.
(far/wep)
