Departemen Dalam Negeri AS, yang mengawasi ratusan juta hektar lahan dan perairan milik pemerintah federal, memiliki keleluasaan yang luas atas proyek-proyek energi yang dibangun menggunakan lahan publik, yang saat ini menjadi rumah bagi 4% pembangkit energi terbarukan AS.
Angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga 12,5% pada 2035, menurut laporan Departemen Energi AS.
Pada April, Burgum menghentikan pembangunan ladang angin Empire Wind milik Equinor ASA senilai US$5 miliar di lepas pantai New York, tetapi kemudian membatalkan keputusan tersebut sebulan kemudian setelah pemerintah mencapai kesepakatan dengan Gubernur New York Kathy Hochul untuk membuka jalan bagi pembangunan pipa gas baru di negara bagian tersebut.
Torgrim Reitan, kepala keuangan Equinor, mengatakan dalam sebuah wawancara bulan lalu bahwa investasi lebih lanjut dalam energi angin lepas pantai AS kemungkinan besar tidak akan dipertimbangkan.
Kebijakan baru Departemen Dalam Negeri akan menunda pembangunan proyek tenaga surya dan angin di lahan federal dengan memperpanjang persetujuan proyek dan konstruksi, ungkap Capstone LLC, sebuah firma konsultan, dalam sebuah catatan kepada klien pada hari Kamis.
"Menteri Dalam Negeri tampaknya sekarang akan secara pribadi meninjau ribuan dokumen dan permohonan izin untuk segala hal, mulai dari lokasi dan jenis pagar hingga perataan jalan akses di lokasi konstruksi di seluruh negeri," ujar Jason Grumet, CEO American Clean Power Association, dalam sebuah pernyataan.
Langkah ini dikecam oleh kelompok-kelompok lingkungan, termasuk Evergreen Action, yang menyebutnya sebagai "serangan bermotif politik."
"Mari kita bicara terus terang: Ini sabotase ekonomi," kata Lena Moffitt, direktur eksekutif kelompok tersebut.
"Kita tidak bisa membiarkan pemerintahan ini mengintimidasi industri yang tumbuh di Amerika hingga gulung tikar demi melindungi para pendukung bahan bakar fosil mereka."
(bbn)
