Setelah diakumulasikan pendapatan dan beban, WSKT membukukan rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar sebesar Rp2,14 triliun turun tipis dari rugi bersih kuartal I/2024 yang sebesar Rp2,15 triliun.
WSKT juga mencatatkan jumlah liabilitas sebesar RpRp68,30 triliun dengan rincian liabilitas jangka pendek sebesar Rp18,79 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp49,50 triliun. Adapun ekuitas tercatat sebesar Rp5,57 triliun dan total aset tercatat sebesar Rp73,83 triliun.
Efisiensi Kementerian PU
Seperti yang diketahui, pada awal tahun, pemangkasan besar-besaran terhadap pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahun anggaran 2025 berdampak langsung pada terbatasnya pelaksanaan proyek infrastruktur. Dari semula Rp110,95 triliun, anggaran kementerian ini disisakan hanya Rp29,57 triliun atau terpangkas lebih dari 73%.
Pemangkasan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, yang menargetkan penghematan menyeluruh di berbagai kementerian/lembaga.
Menteri PU Dody Hanggodo mengakui bahwa efisiensi ini membuat kementeriannya harus mengubah total pola kerja, termasuk membatalkan proyek fisik baru baik yang bersifat single-year contract (SYC) maupun multi-year contract (MYC) yang dibiayai dari rupiah murni.
“Pagu DIPA kami telah diefisiensikan sebesar Rp81,38 triliun,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Tak hanya proyek fisik, Kementerian PU juga memangkas berbagai aktivitas pendukung seperti pembelian alat berat baru, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga operasional kehumasan dan perkantoran.
Teranyar, Komisi V DPR RI telah menyetujui penambahan anggaran bagi Kementerian PU pada tahun anggaran 2025, sehingga total pagu naik menjadi Rp73,76 triliun.
Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kenaikan tersebut berasal dari kebijakan relaksasi blokir anggaran oleh Kementerian Keuangan. Melalui Surat Penetapan Revisi Anggaran (SPRA), pagu efektif Kementerian PU yang semula hanya Rp50,48 triliun kini ditingkatkan menjadi Rp73,76 triliun.
Tambahan anggaran ini akan digunakan antara lain untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah, preservasi jalan pada semester II/2025, serta kegiatan rehabilitasi dan penanganan jembatan dengan Nilai Kritis 4 (NK4).
Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar di daerah otonomi baru (DOB) Papua, pelaksanaan sebagian pekerjaan lanjutan yang telah terikat kontrak jangka panjang, serta percepatan penyelesaian infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).
(dhf)
