Kata Bendahara Negara, pemerintah akan terus memonitor risiko suku bunga utang, nilai tukar rupiah, serta risiko pembiayaan ulang atau refinancing berada dalam batas aman dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Meski demikian, Sri Mulyani menekankan, bahwa pekerjaan rumah masih perlu dilakukan pemerintah untuk pendalaman pasar uang dan pasar obligasi di Indonesia.

"Ini berarti kita harus bekerja dengan otoritas moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri keuangan," sebutnya.

Sebagai catatan, sepanjang tahun 2024 Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp553,2 triliun. Angka ini naik Rp30,4 triliun dari target Rp522,8 triliun pada APBN.

(lav)