“Masih banyak tanggal yang bagus untuk dijadikan HKN. Misalnya, bisa saja HKN disamakan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei,” ungkapnya.
“Bisa juga HKN disamakan dengan Hari Kebudayaan Dunia yang jatuh pada 15 April. Bisa juga pada 21 Mei yang bersamaan memperingati Hari Keanekaragaman Budaya Dunia,” lanjut dia.
Ia berpandangan, masyarakat bisa saja menilai Fadli Zon memilih tanggal tersebut agar bertepatan dengan tanggal lahir Prabowo. Namun, lanjutnya, sebagian masyarakat memang tetap dapat memandang hal tersebut menjadi kebetulan saja.
“Jadi, Fadli Zon dapat memilih tanggal lain agar persepsi masyarakat tak negatif kepadanya. Setidaknya masyarakat tidak menilai penetapan 17 Oktober sebagai HKN hanya pendekatan cocokologi,” terang dia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri menyatakan Fadli Zon belum mengkonsultasikan kebijakannya menetapkan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober. Bahkan, kebijakan tersebut lebih dulu menjadi polemik di masyarakat karena dituding sengaja memilih tanggal bertepatan dengan hari ulang tahun Prabowo.
“Belum, belum. Belum ada diskusi,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Maria Yohana Esti Wijayati kepada wartawan di Kompleks DPR, Senin (14/07/2025).
Sebagai anggota DPR, dia mengklaim, tak mempersoalkan kebijakan yang diambil pemerintah terutama Kementerian Kebudayaan yang menjadi mitranya di Komisi X. Dia pun mengklaim dapat informasi bahwa Fadli Zon telah lebih dulu berdiskusi dan berbicara dengan para budayawan sebelum menetapkan Hari Kebudayaan Nasional.
Namun, sebagai pribadi, dia tak bisa berkomentar banyak dan memilih untuk irit bicara.
“Pemerintah yang berkuasa kan punya kemauan. Yang penting, itu sudah didiskusikan dengan para budayawan-budayawan. Menurut informasi sudah. Tetapi menurutku ya gimana lah,” ujar Esti.
(azr/frg)
