Logo Bloomberg Technoz

Kementerian Sosial juga telah menerbitkan keputusan Menteri Sosial bernomor 126/HUK/2025. Putusan tersebut mengamanatkan tiga lokasi di Jakarta menjadi titik rintisan; yakni Sentra Handayani; Sentra Mulya Jaya; dan Pusdiklatbangprof Kemensos Margaguna.

Kemudian, sebanyak 13 lokasi lainnya di Jawa Barat ada STPL Bekasi; Sentra Phalamarta Sukabumi; Sentra Abiyoso Cimahi; PSBR UPT Dinas Sosial Cibabat; dan Sentra Wyataguna Bandung (Padjajaran dan Cisarua Lembang).

Lalu, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung; Sentra Galih Pakuan Bogor; Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong; SMPN 18 Kota Cirebon; Balai Diklat Kesejahteraan Sosial Bandung Lembang; UPTD Balai Latihan Kerja di Sumedang; serta fasilitas di Kompleks SOR Jalak Harupat.

Adapun, renovasi bangunan tersebut berasal dari aset  sejumlah sentra-sentra milik Kementerian Sosial, aset Pemerintah Daerah (Pemda), dan Perguruan Tinggi.

Kementerian PU saat ini juga sedang menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II (permanen) dengan lahan yang disiapkan Pemerintah Daerah sekitar 5-10 hektare. 

Direncanakan Sekolah Rakyat Tahap II selesai untuk tahun ajaran 2026/2027 dan nantinya siswa yang telah masuk pada Tahap I akan dipindahkan ke lokasi Tahap II, yang diestimasikan dapat menampung hingga 1.000 siswa. 

Secara total Presiden Prabowo menargetkan 100 unit sekolah akan dibangun, dengan waktu 3 tahun berturut-turut. Artinya, total sekolah yang akan dibangun menggunakan anggaran negara adalah sebanyak 300 unit.

Namun, pemerintah juga membuka peluang swasta untuk turut serta membangun melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan estimasi yang sama.

"Rencananya seperti itu. Jadi setiap tahun akan ada 200 Sekolah Rakyat. Bukan hanya 100, tetapi 200 unit. 100 dari swasta, 100 lagi dari kita, APBN," tutur Dody, awal Mei lalu.

Adapun, rencana pembangunan dan program Sekolah Rakyat ini diperintahkan Prabowo melalui surat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

(ell)

No more pages