"CELIOS menilai bahwa keputusan Washington cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik daripada hanya sekadar transaksi dagang," sebutnya.
Menurut Bhima, afiliasi Indonesia dalam BRICS dan sikap tegas terhadap ekspor mineral menjadi faktor yang mempengaruhi secara politis dari kebijakan AS terhadap Indonesia.
Tak hanya itu, strategi negosiasi RI seakan terlalu bertumpu pada pembukaan kran impor produk migas AS secara berlebihan hingga US$15,5 miliar atau setara Rp259,5 triliun. Hal ini tentu akan menjadi ancaman bagi defisit sektor migas jangka panjang, kata Bhima.
Sebagaimana diketahui, Vietnam menjadi negara pertama yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Negara itu hanya dikenakan tarif 20% pada ekspor Vietnam ke AS.
Sementara itu, tarif 40% akan dikenakan untuk barang yang dianggap sebagai hasil transshipment. Sebagai bagian dari kesepakatan, Vietnam disebut setuju menghapus seluruh tarif untuk produk asal AS.
Melihat keberhasilan Vietnam ini, kata Bhima, serupa dengan pendekatan diplomasi yang konsisten dan komitmen investasi nyata di AS. "Indonesia justru terjebak dalam pendekatan reaktif, penuh simbol, tanpa pondasi diplomatik dan kebijakan yang kuat," tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan, Direktur Studi China-Indonesia CELIOS Muhammad Zulfikar Rakhmat. Katanya, membiarkan kekosongan posisi Duta Besar RI untuk AS sejak 2023 adalah langkah diplomatik yang tidak dipertimbangkan dengan baik.
“Saat tarif diumumkan, Indonesia tidak punya wakil penuh di Washington. Di saat negara seperti Vietnam memperkuat diplomasi dan produksi mereka di AS, kita justru membiarkan celah ini terbuka lebar,” jelas Zulfikar.
(lav)
