Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut bakal menjadikan bahan evaluasi ihwal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan ada 571.410 penerima bantuan sosial (bansos) sekaligus diduga pemain judi online (judol) dari total 9,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemain judol pada 2024 lalu.

 “Lalu apa temuannya, ada 571.410 rekening yang NIK-nya sama. Jadi ini temuan PPATK setelah kita sodorkan data kita,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (07/07) dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen.

Sebelumnya Gus Ipul sempat meminta izin kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk berkoordinasi dengan PPATK soal itu dan kepala negara tersebut mengizinkan. Usai diizinkan Prabowo, pihaknya ke kantor PPATK pekan lalu untuk menyerahkan data 28 juta rekening penerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI guna dianalisis serta dieksplor oleh PPATK.

“Dan nantinya Insya Allah kalau sudah ada hasilnya kami akan umumkan,” kata Gus Ipul.

Dia menerangkan bahwa kedua data, yaitu 28 juta data penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judol dilakukan pencocokan. Hasilnya, terdapat 571.410 NIK yang sama dan diduga sebagai penerima bansos sekaligus pemain judol pada 2024.

“Ini PPATK, bukan kami ya, saya hanya menyampaikan saja. Ternyata, jadi 9,7 juta NIK ini adalah data pemain judol tahun 2024, hanya tahun 2024, belum tahun 2023, belum 2022,” ujar Gus Ipul.

“Dan ini baru di satu bank. Ini baru di satu Bank Himbara,” imbuh dia.

Gus Ipul menambahkan bahwa dari 571.410 rekening penerima bansos data PPATK, tercatat lebih dari 7,5 juta transaksi judi dengan total deposit mencapai Rp957 miliar.

“Jadi dari 571 ribu rekening itu lebih itu ada tujuh juta lebih transaksi Pak dengan nilai hampir Rp1 triliun. Ini PPATK ya, pak, sekali lagi, ini baru tahun 2024,” tutur dia dalam raker hari ini. Adapun temuan ini selanjutnya bakal terus dieksplor oleh PPATK, ucap Gus Ipul.

Data akan menjadi bahan evaluasi kebijakan di masa mendatang, termasuk terkait para keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menerima bansos lebih dari 10-15 tahun.

“Kita akan evaluasi dan hasilnya nanti akan kita coba untuk jadikan pertimbangan di dalam mengambil keputusan baik itu lewat surat keputusan maupun lewat program-program,” pungkas dia.