Instabilitas kali ini sebagian besar dipicu oleh bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen bulan lalu. Dalam percakapan itu, keduanya membahas sengketa perbatasan yang memanas di antara kedua negara. Kebocoran rekaman tersebut memicu kemarahan publik dan menurunkan popularitas Paetongtarn. Hal ini juga memunculkan spekulasi bahwa partai-partai kecil dalam koalisi mulai menjajaki aliansi baru, yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan.
“Keramaian politik bisa semakin meningkat dalam beberapa bulan mendatang, mengingat kekhawatiran akan kesatuan mitra koalisi pemerintah yang dipimpin Partai Pheu Thai,” kata Tim Leelahaphan, ekonom Standard Chartered Plc yang berbasis di Bangkok. “Situasi politik yang makin tidak stabil, ditambah ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja, telah memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan intervensi militer,” tulisnya dalam catatan Rabu (2/7/2025).
Mahkamah Konstitusi pada 1 Juli lalu memberikan waktu 15 hari kepada Paetongtarn untuk menanggapi tuduhan dalam petisi yang diajukan.
Perdana Menteri Sementara, Suriya Jungrungreangkit, dijadwalkan memimpin sidang kabinet khusus pada Kamis (3/7/2025) sore, di mana para wakil perdana menteri dan menteri di Kantor Perdana Menteri kemungkinan akan diberi penugasan baru.
Sementara itu, Phumtham Wechayachai — politikus senior Pheu Thai yang dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri — disebut-sebut akan menggantikan Suriya sebagai pelaksana tugas perdana menteri berikutnya.
(bbn)
