Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani sama sekali tak menyinggung soal keberadaan surat Forum Purnawirawan TNI yang berisi permintaan agar DPR dan MPR memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Padahal, surat tersebut sudah masuk ke Sekretariat Jenderal DPR sejak akhir Mei 2025.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Setjen DPR belum mengirimkan surat resmi kepada pimpinan soal permintaan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut. Menurut dia, sesuai prosedur, pimpinan DPR baru bisa memproses sebuah surat aspirasi usai menerimanya dari Setjen.
"Biasanya kalau [sudah] dikirim, itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme; yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan,” kata Dasco kepada awak media, di Kompleks Parlemen, Selasa (24/6/2025).
Dia memastikan pimpinan DPR akan memberikan respon terhadap surat Forum Purnawirawan TNI tersebut. Namun, kata dia, pimpinan legislatif tersebut harus bersikap bijak dan hati-hati terutama untuk memastikan kelompok yang mengatasnamakan forum purnawirawan anggota TNI tersebut.
“Ini juga ada beberapa surat mengatasnamakan forum purnawirawan. Purnawirawan ini juga akan banyak, jadi harus kita sikapi hati-hati dan kita harus kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Dasco.
Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengirimkan surat dengan nomor 003/FPPTNI/V/2025 kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan DPR. Isinya, mereka meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam surat tersebut, forum memaparkan sejumlah dalil yang menjadi acuan putera sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut tak layak berada dalam jabatannya. Mulai dari persyaratan yang tak memenuhi aturan, putusan kontroversial mahkamah konstitusi (MK), dan sejumlah tuduhan kasus pidana dan korupsi terhadap Gibran.
(azr/frg)
