Dia menilai perusahaan-perusahaan BUMN tersebut acapkali merasa santai dan lamban dalam pengerjaan proyek, lantaran memiliki kepastian suntikan anggaran dari Kementerian Keuangan melalui skema penyertaan modal negara (PMN).
"Sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa, karena ada menteri keuangan yang akan [memberikan] PMN," tutur dia.
PMN sendiri merupakan pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan modal bagi perusahaan BUMN, yang berbentuk tunai maupun hal lain milik negara yang dapat dinilai dengan uang.
Padahal, perusahaan swasta, kata dia, tidak sama sekali mendapatkan PMN, namun terbukti melakukan proyek yang efisien dengan teknologi yang juga cukup modern.
"Saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar, saudara-saudara. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik, pemerintah [juga] harus mempermudah pekerjaan mereka."
(ain)





























